KabarMakassar.com — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya pembentukan Satuan Tugas (Satgas) khusus di daerah untuk mempercepat penanganan tuberkulosis (TB/TBC).
Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi bersama seluruh kepala daerah secara virtual, yang juga membahas program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), Senin (29/09).
Tito menekankan bahwa isu kesehatan dan gizi menjadi perhatian utama pemerintah. Menurutnya, Indonesia saat ini masih menghadapi beban besar akibat tingginya prevalensi TB.
“Tuberkulosis di Indonesia menempati urutan kedua terbanyak di dunia setelah India. Ini masalah serius yang tidak bisa dianggap biasa,” ujarnya.
Tito menjelaskan bahwa penanganan TB tidak bisa hanya bergantung pada pusat, melainkan membutuhkan peran aktif pemerintah daerah sebagai ujung tombak.
Kepala daerah, sekretaris daerah, dan kepala dinas kesehatan diminta menjadi motor utama dalam menggerakkan program eliminasi TB di wilayah masing-masing.
“Daerah dengan prevalensi tinggi harus menjadikan TB sebagai top priority,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Mendagri menyampaikan akan mengeluarkan surat edaran baru yang menginstruksikan pembentukan Satgas TB di seluruh daerah. Satgas ini nantinya akan berada di bawah binaan Kepala Dinas Kesehatan untuk memastikan pengendalian berjalan efektif.
Selain itu, pemerintah juga akan melakukan rapat pemantauan secara reguler setiap bulan untuk mengevaluasi progres penanganan TB di tiap-tiap daerah.
Tito berharap dengan adanya Satgas di daerah, sinergi pusat dan daerah dapat berjalan lebih kuat.
“Target kita jelas: menurunkan angka TB secara signifikan dan menuju eliminasi. Butuh kerja keras semua pihak agar anak-anak bangsa bisa tumbuh sehat dan cerdas, bebas dari TB, serta mendapat gizi yang layak,”
Lebih jauh, Tito juga menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan salah satu program unggulan Presiden.
Ia menekankan agar pelaksanaan MBG di daerah dijalankan secara serius dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan kesehatan penerima manfaat.
“Kita harus menyiapkan langkah mitigasi sejak awal agar tidak terjadi insiden yang merugikan anak-anak maupun ibu hamil. Unit kesehatan sekolah (UKS) juga harus dilibatkan aktif,” pungkasnya.
