KabarMakassar.com — Mantan Sekretaris Jenderal PN Nasrullah, menegaskan bahwa hasil resmi Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah menetapkan Agus Suparmanto, sebagai Ketua Umum periode 2025–2030.
Menurutnya, proses pemilihan berlangsung legal, konstitusional, dan sesuai mekanisme partai.
“Proses Muktamar X PPP berjalan sesuai jalurnya. Semua agenda diproses secara benar, sesuai aturan partai. Jadi tidak benar jika ada klaim lain di luar itu,” kata Nasrullah dalam keterangannya, Minggu (28/09).
Ia menjelaskan, tahap awal muktamar dimulai dengan paripurna pengesahan jadwal acara dan tata tertib. Dokumen tersebut disebutnya sebagai instrumen penting yang menjadi dasar hukum pelaksanaan forum.
Selanjutnya, forum berlanjut ke paripurna tanggapan laporan pertanggungjawaban Plt Ketua Umum, Muhammad Mardiono. Menurut Nasrullah, meski laporan itu tidak dibacakan langsung, seluruh peserta muktamar secara tegas menyatakan menolak.
“Semua muktamirin menolak LPJ Mardiono. Dengan begitu, otomatis pencalonan beliau sebagai ketua umum juga gugur,” tegasnya.
Nasrullah menambahkan, sidang kemudian berlanjut pada pembahasan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Ia menyebut dokumen ini adalah “rule of the law dan rule of the game” yang akan menjadi pedoman PPP lima tahun ke depan.
Setelah itu, forum melakukan pembagian komisi-komisi. Dari hasil kesepakatan, dibentuk tim perumus yang bertugas merangkum seluruh keputusan sidang untuk kemudian disahkan oleh forum muktamar.
Puncaknya, kata Nasrullah, adalah pemilihan ketua umum secara aklamasi. “Forum sepakat secara bulat menunjuk Agus Supirmanto, untuk menakhodai PPP periode 2025–2030. Tidak ada perbedaan pendapat, semua sepakat,” jelasnya.
Nasrullah menekankan, hasil aklamasi ini menutup ruang perdebatan soal siapa ketua umum yang sah. Ia menolak tegas narasi yang menyebut Mardiono kembali terpilih.
“Saya sampaikan ini agar publik mengetahui secara komprehensif proses Muktamar X yang sesungguhnya. Hasilnya jelas, Agus Supirmanto terpilih secara aklamasi, bukan Mardiono,” tegasnya lagi.
Ia menilai, publik berhak mendapatkan informasi yang benar agar tidak terjadi distorsi sejarah muktamar. “Keputusan forum muktamar adalah sah, legal, dan konstitusional. Itu yang harus dihormati,” tutup Nasrullah.
