KabarMakassar.com – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Taufan Pawe, menegaskan komitmennya memperjuangkan pemerataan hak-hak dasar masyarakat kepulauan.
Hal itu ia sampaikan saat melaksanakan Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil) ke sejumlah pulau di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, pada 5–7 September 2025.
Kunjungan ini disebut bersejarah oleh masyarakat, karena untuk pertama kalinya seorang anggota DPR RI hadir langsung di pulau-pulau terpencil mereka. Adapun pulau yang menjadi tujuan antara lain Bontosua, Badi, Sanane, Sarappo Lompo, dan Sarappo Keke.
“Kami ingin mendengar langsung apa yang menjadi keluhan dan harapan masyarakat, agar bisa diperjuangkan melalui kebijakan maupun program yang tepat sasaran,” kata Taufan Pawe, yang juga Ketua DPD I Golkar Sulsel.
Dalam dialog bersama warga, mantan Wali Kota Parepare dua periode itu menegaskan bahwa masyarakat kepulauan memiliki hak yang sama dengan masyarakat daratan. Oleh karena itu, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar harus menjadi prioritas.
“Dulu saya pernah berjanji, jika diberi amanah menjadi anggota DPR RI, saya akan datang mengunjungi masyarakat pulau. Alhamdulillah, hari ini janji itu bisa saya tepati,” ujarnya.
Kepala Desa Mattiro Langi, Ansar H. Liwang, mengapresiasi kunjungan tersebut. Ia menyebut baru kali ini ada anggota DPR RI yang hadir langsung ke wilayahnya selama ia menjabat.
Hal senada disampaikan Sekretaris Desa Mattiro Deceng, Firmansyah, yang menilai kehadiran Taufan memberi harapan baru, khususnya terkait kemudahan sertifikasi tanah untuk masyarakat dan fasilitas umum.
Warga yang hadir pun menyampaikan beragam aspirasi, mulai dari perbaikan sarana pendidikan, layanan kesehatan, hingga kebutuhan pokok. Menanggapi hal itu, Taufan menegaskan akan memperjuangkan suara masyarakat pulau di tingkat pusat.
“Ini akan kami suarakan di pusat, terutama pemenuhan hak dasar masyarakat pulau,” tegasnya.
Ia menambahkan, kunjungan ini dilakukan atas sepengetahuan Bupati Pangkep dan menjadi bagian dari kegiatan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi seluruh pemangku kepentingan mutlak dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kepulauan.
“Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sangat penting agar pembangunan di pulau-pulau bisa berjalan berkeadilan,” pungkasnya.
