KabarMakassar.com — Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Korban Banjir Malangke Raya (Alkobar) melakukan protes dan aksi unjuk rasa di depan Monumen Masamba Affair dan Kantor Bupati Luwu Utara, Senin (05/08).
Aksi unjuk rasa ini dilakukan untuk memprotes dan mendesaj Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara untuk segera mengatasi banjir yang telah sekian tahun menenggelamkan wilayah Malangke.
Koordinator Aksi, Herwin mengatakan wilayah Malangke adalah tanah leluhur dan terus menjadi langganan banjir sejak beberapa tahun belakangan.
Padahal, di Malangke terdapat makam bersejarah, yaitu makam Raja Luwu Ke-15 Andi Pattiware’ Pati Arase’ Daeng Parabung Sultan Muhammad Petta Matinro-E ri Pattimang (biasa juga disebut La Pattiware’) dan kompleks tersebut telah menjadi cagar budaya.
Namun, di tahun 2024 ini pertama dalam sejarah, kompleks makan Datu Luwu ke 15 itu justru dibiarkan terendam oleh banjir.
“Ini menjadi tamparan keras kepada kita semua, terutama kepada pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara yang tidak mampu menjaga dengan baik tanah leluhur,” ungkapnya.
Pihaknya menyesalkan tidak adanya tindakan yang diambil oleh Pemda Luwu Utara untuk mengatasi banjir tersebut.
“Ini menjadi teguran dari yang mahakuasa kepada pemangku kebijakan yang telah di amanahkan memimpin di Luwu Utara bahwasanya di Malangke ini sedang tidak baik baik saja. Namum tidak ada upaya untuk memberikan solusi terbaik terhadap banjir ini,” sambungnya.
Ia mengaku, banjir yang menimpa wilayah Malangke tak kunjung berhenti dan datang terus menerus, akibatnya merusak lahan pertanian, pemukiman penduduk, akses jalan menjadi lumpuh serta ekonomi masyarakat juga kini menjadi lumpuh.
“Tapi hari ini kita tidak melihat adanya upaya pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara untuk menangani persoalan banjir ini,” sebutnya.
Herwin menyebut massa aksi berasal dari kalangan masyarakat, pemuda, korban terdampak langsung oleh banjir datang memprotes dan mendesak Pemda Luwu Utara untuk menangani banjir yang telah mengakibatkan rumah, kebun, sawah dan lahan lainnya terendam oleh banjir.
Ia pun menegaskan pihaknya mendesak Pemda Luwu Utara untuk segera mengatasi permasalah banjir di Malangke dengan menutup aliran Sungai Baliase yang masuk ke aliran Sungai Masamba, yang dimana saat ini kurang lebih 90% air Sungai Baliase masuk ke aliran Sungai Masamba sehingga mengakibatkan luapan air di sepanjang aliran sungai Masamba yang melintas di Kecamatan Malangke.
“Kami meminta hasil SID (Survey Investasi dan Design) Sungai Masamba yang menjadi dasar untuk mengetahui apa permasalahan di Sungai Masamba kenapa bisa terjadi banjir terus menerus,” sebutnya.
Pihaknya juga meminta Pemda Luwu Utara untuk membuat jalan alternatif atau memperbaiki jalan sebagai pilihan kedua ketika jalan utama di daerah Labalubu tergenang banjir
“Sebagai penanganan jangka panjang kami meminta Pemda untuk segera melakukan normalisasi sungai Masamba dan sungai Pattimang,” pungkasnya.
Pihaknya juga meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara untuk melakukan tranparansi dan keterbukaan informasi publik terkait progres penanganan banjir di Malangke Raya.
“Kesejahteraan tidak akan didapatkan oleh masyarakat Malangke Raya ketika banjir tak kunjung di tangani oleh pemerintah, tidur kami tidak akan nyenyak di setiap malamnya ketika tidak ada penanganan khusus oleh pemda Lutra untuk menyelesaikan persoalan banjir ini, karena kami bisa saja kebanjiran walaupun kondisi Malangke kemarau, karena hujan di Masamba bisa menjadi sebab kami kebanjiran, ini sungguh sangat menyiksa kami.
Kami juga sampaikan apabila tuntutan kami tidak terselesaikan maka jangan salahkan kami kalau kami kembali melakukan aksi demontrasi di depan kantor bupati,” tutupnya.
