KabarMakassar.com — Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, mengadakan pertemuan dengan para Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) seluruh Indonesia pada Senin (11/11) untuk mengevaluasi kebijakan zonasi dalam pendidikan.
Dalam rapat koordinasi yang diadakan di Jakarta, Gibran mengungkapkan pengalamannya saat menjabat sebagai Wali Kota Solo terkait kendala kebijakan zonasi.
Gibran mengisahkan pernah mengirim surat kepada Menteri Pendidikan sebelumnya, Nadiem Makarim, mengenai sejumlah isu seperti kebijakan zonasi, Merdeka Belajar, hingga Ujian Nasional.
Namun, surat tersebut tak pernah ditanggapi. Kini, Gibran meminta seluruh Kadisdik untuk mengkaji ulang kebijakan ini agar lebih relevan dan adaptif.
“Ini adalah surat yang saya kirim saat masih menjadi wali kota, saya kirim ke Pak Menteri Pendidikan. Tetapi, sampai sekarang belum ada respons,” ujar Gibran.
Pernyataan Gibran pun viral di Media Sosial, pasalnya, banyak orang tua yang sebelumnya juga mengeluhkan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Selain itu, Gibran juga mengapresiasi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah saat ini, Abdul Mu’ti, yang menurutnya lebih responsif terhadap keluhan dan masukan terkait pendidikan.
“Tapi pak menteri yang sekarang beda, kemarin pulang dari Akmil kita langsung koordinasi dan kita langsung klik untuk masalah zonasi ini,” ungkap Waper Gibran sekaligus Plt Presiden.
Dalam rapat tersebut, Gibran mengemukakan tantangan utama penerapan sistem zonasi, yaitu distribusi guru yang belum merata di beberapa wilayah.
“Zonasi ini program yang baik, tapi silahkan nanti bapak-ibu selama rakor mungkin bisa memberi masukan karena jumlah guru kita itu belum merata,” jelasnya.
Ia menambahkan, kebijakan zonasi belum bisa diterapkan seragam di seluruh Indonesia karena ketersediaan tenaga pengajar yang tidak seimbang. Beberapa provinsi mengalami kelebihan guru, sementara yang lain justru kekurangan.
“Jadi, zonasi ini sekali lagi program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah” tambah Gibran.
Putra sulung Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, ini juga mengingatkan bahwa isu pendidikan, termasuk zonasi, selalu menjadi keluhan masyarakat yang sering diterimanya saat memimpin Solo.
“Masalah zonasi, Merdeka Belajar, hingga pengawas sekolah adalah persoalan yang terus kami hadapi setiap tahunnya,” tutupnya.
Sebelumnya, banyak orang tua murid yang mengeluh terkait sistem zonasi terutama di Sulawesi Selatan. Akibatnya, banyak calon siswa yang tidak bisa mendaftar di sekolah yang mereka inginkan karna terhalang sistem zonasi.
Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof Zudan Arif Fakrulloh pada Kamis (11/07) lalu meminta calon siswa yang tidak lolos dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA dan SMK 2024 untuk bersabar menerima hasil yang ada.
Meskipun banyak intervensi dari orang tua siswa, ia berharap mereka memahami kebijakan yang ada.
“Karena kan banyak yang pengen nitip, tolong pak anak saya pengen masuk SMA yang bagus di sini. Ternyata zonasinya tidak terpenuhi, prestasinya juga tidak terpenuhi. Ini harus ikhlas, anaknya tidak bisa masuk,” tambahnya.
Ia menekankan bahwa pemerintah memiliki peran dalam pemerataan tempat belajar. Terlebih saat ini sistem yang ada telah berubah dengan adanya zonasi.
“Karena sistem sekarang sudah berubah. Dulu kan tidak ada zonasi, sekarang dengan zonasi. Padahal zonasi yang ada itu juga belum merata,” imbuhnya.
