KabarMakassar.com — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan menilai bahwa dalam debat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel yang digelar Senin (28/10) oleh KPU Sulsel minim agenda penyelamatan lingkungan.
Kepala Divisi Hukum dan Politik Hijau WALHI Sulsel, Arfiandi Anas melihat, dalam visi misi yang disampaikan oleh kedua kandidat gubernur tidak menyentuh soal lingkungan hidup sebagai aspek penting yang harus diperhatikan dalam pembangunan sulawesi selatan.
“Pasangan nomor urut 1 visi misinya menyebutkan aspek ekologi namun tidak muncul dalam penjelas bagaimana bentuk misi pada setiap jawaban poin misi yang akan dijalankan dan Pasangan nomor urut 2 dalam visi misinya tidak menyentuh soal lingkungan hidup sebagai aspek penting yang diperhatikan dalam pembangunan,” kata Arfiandi, Selasa (29/10).
Selain itu, pada pembahasan tema, kata Arfiandi, pemberantasan kemiskinan, pasangan nomor urut 2 menganggap masalah kemiskinan hanya membutuhkan koordinasi antar pemangku kepentingan, seperti bupati, wali kota dan dunia usaha.
Padahal dalam faktanya di lapangan bahwa dunia pemerintah daerah dan para pebisnis tidak mampu mensejahterakan masyarakat sekitar, seperti yang terjadi di Luwu Utara dan Luwu Timur.
“Ditengah banyaknya pembukaan aktivitas ekstraktif pertembangan dan HGU perkebunan skala besar yang justru tidak menyerap tenaga kerja yang banyak, merampas tanah petani dan alih fungsi hutan menjadi konsesi tambang secara besar-besaran di Sulawesi Selatan telah menimbulkan kemiskinan di wilayah-wilayah tersebut, contoh nyatanya daerah Luwu Raya 2 dari 4 kabupaten kota yakni Kab. Luwu dan Luwu Utara masuk dalam 5 besar kabupaten kota termiskin di Sulawesi Selatan berdasarkan data BPS 2024,” Katanya.
Selain itu, kata dia, para calon juga tidak menyinggung soal pesisir dan pulau-pulau kecil, dimana wilayah Sulawesi Selatan memiliki ribuan pulau-pulau kecil dan memiliki salah satu garis pantai terpanjang di indonesia yang juga menjadi pihak yang sangat penting untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan oleh gubernur yang akan terpilih nanti.
“Keadaan nelayan dan perempuan pesisir dan pulau-pulau kecil seperti pesisir Makassar dan Takalar makin menderita karena layanan pemerintah yang minim dan ditambah lagi proyek reklamasi pesisir dan tambang pasir laut membuat kemiskinan semakin dirasakan akibat akses sumber daya ekonomi mereka menjadi rusak,” katanya.
Selanjutnya, pada pembahasan perempuan dan perubahan iklim para kandidat Arfandi merasa kedua calon tidak memberikan solusi yang dirasakan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Dimana menurutnya, masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil beberapa tahun terakhir merasakan dampak signifikan terhadap perubahan iklim yang tidak bisa diprediksi oleh nelayan.
“Jawaban kedua pasangan calon yang disampaikan tidak menyentuh permasalahan dampak krisis iklim terhadap perempuan sehingga solusi yang ditawarkan juga tidak menyentuh masalah yang dirasakan oleh perempuan dimana saat ini terkhusus wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menderita akibat askes air bersih yang sulit, reklamasi, dan tambang pasir laut telah menghancurkan wilayah tangkap nelayan sehingga pendapatan ekonomi menurun ditambah cuaca yang tidak menentu menyebabkan nelayan sulit melaut. Akibatnya persoalan rumah tangga menjadi beban ganda yang mesti dirasakan perempuan yang mesti mencari kebutuhan ekonomi tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya,” ujarnya.
Adapun terkait pengelolaan sampah, Arfandi menyebut pasangan Danny Pomanto dan Azhar (DIA) mendorong penanganan sampah salah satunya dengan cara pembangunan PSEL, sedangkan pasangan Andi Sudirman dan fatmawati mendorong pembangunan pengelolaan sampah RDF.
Pihaknyapun menilai upaya kedua calon gubernur dalam pengelolaan sampah dengan cara pembakaran menggunakan insinerator justru menimbulkan masalah baru.
Arfandi menjelaskan bahwa, selain produksi sampah justru meningkat untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar pembakit listrik tenaga sampah, dampak buruk yang ditimbulkan yakni polusi udara, pencemaran yang diakibatkan bekas pembakaran sampah,
“Contohnya saja di masalah yang telah terjadi proyek PSEL Putri Cempo di Surakarta yang telah memiliki dampak lingkungan buruk. Operasional PLTSa Putri Cempo menimbulkan bau tak sedap yang mirip bau pembakaran sampah, seringkali tercium oleh masyarakat dan menyebabkan gangguan pada saluran pernapasan, Limbah tar (air lindi) hasil pembakaran yang berwarna hitam pekat terbuang di sekitar rumah penduduk dan mencemari sungai,” terangnya.
Maka dari itu, pasca menyaksikan debat perdana kemarin, Walhi menilai bahwa kedua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan yang telah menuntaskan debat perdananya masih sangat minim membahas agenda perlindungan dan penyelamatan rakyat serta lingkungan hidup di Sulawesi Selatan.
“Padahal kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hal dasar dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Karena sekali lagi kami menekankan bahwa tidak akan ada kesejahteraan rakyat tanpa lingkungan hidup yang adil dan lestari. Dan ini tidak muncul dalam debat kemarin,” tegasnya.
