KabarMakassar.com — Persoalan kemiskinan di Sulawesi Selatan (Sulsel) masih menjadi tantangan meskipun wilayah ini mengalami pertumbuhan industri dan ekonomi yang signifikan.
Ekonom Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Murtiadi Awaluddin, mengungkap bahwa tingkat pendapatan masyarakat yang rendah dan kurangnya perhatian pemerintah terhadap tersedianya lapangan kerja menjadi penyebab utama tingginya angka kemiskinan di Sulsel.
“Walaupun industri di Sulsel terus berkembang dan ekonomi tumbuh sepanjang tahun, banyak masyarakat masih hidup di bawah standar kelayakan,” kata Murtiadi.
Ia menyebut Kondisi ini menyebabkan mereka kesulitan memenuhi kebutuhan pokok meskipun sudah bekerja.
Selain masalah pendapatan, tingkat pengangguran di daerah perkotaan juga menjadi isu signifikan. Murtiadi menjelaskan bahwa perhatian pemerintah terhadap penciptaan lapangan kerja masih kurang, menyebabkan banyak penduduk terjebak dalam kemiskinan.
“Ketika masyarakat desa bermigrasi ke kota untuk mencari pekerjaan, banyak yang justru tidak mendapat pekerjaan. Mau pulang malu, sehingga mereka terpaksa tinggal di kota tanpa pekerjaan tetap. Dalam situasi ini, pemerintah seakan tidak memperhatikan mereka, padahal ini berhubungan erat dengan jumlah penduduk miskin,” paparnya.
Murtiadi menekankan pentingnya pemetaan dan verifikasi penduduk miskin oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota untuk mendapatkan data yang akurat. Langkah ini harus diikuti dengan identifikasi penyebab kemiskinan, apakah karena tidak memiliki pekerjaan atau tidak mampu bekerja.
“Pemerintah harus membekali penduduk miskin dengan berbagai keterampilan yang dibutuhkan melalui program-program terukur agar mereka bisa terserap ke dunia kerja,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menyarankan, bagi yang ingin berwirausaha, pemerintah sebaiknya tidak hanya memberikan kemudahan pemodalan, tetapi juga pembekalan manajemen usaha dan bantuan pemasaran produk.
Menurut Murtiadi, dengan segala potensi yang dimiliki, Sulsel seharusnya bisa menekan angka kemiskinan. Apalagi, ke depan dunia industri di Sulsel semakin cerah dengan adanya efek berganda dari pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
“Tinggal bagaimana pemerintah mendorong masyarakat agar bisa berperan aktif dengan keterampilan yang mumpuni,” jelasnya.
Pemerintah diharapkan dapat lebih fokus pada program-program yang tidak hanya memberikan bantuan sementara, tetapi juga memberdayakan masyarakat miskin untuk keluar dari jerat kemiskinan melalui peningkatan keterampilan dan dukungan berkelanjutan.
Sebelumnya diberitakan, Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat Persentase penduduk miskin di Sulsel 8,06 persen per Maret 2024 kemarin.
Angka menunjukkan penurunan sebesar 0,64 persen poin dibandingkan Maret 2023. Jumlah penduduk miskin pada periode ini mencapai 736,48 ribu orang, berkurang 52,4 ribu orang dari tahun sebelumnya.
Plt Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sulsel, Abdul Malik Faisal menyebut saat ini pihaknya berkomitmen menurunkan angka kemiskinan di wilayahnya hingga di bawah 8% pada tahun ini.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan meningkatkan kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Iacmengungkapkan bahwa pandemi Covid-19 telah memberikan dampak negatif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk di Sulsel. Banyak warga kehilangan pekerjaan, yang berdampak pada meningkatnya angka kemiskinan.
Meskipun data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penurunan jumlah penduduk miskin Sulsel, namun angka 736.480 orang masih menjadi perhatian.
Abdul malik menyebut hal ini tetap menjadikan Sulsel dengan tingkat penduduk miskin tertinggi di Sulawesi.
Untuk itu, pemerintah provinsi akan menerapkan berbagai strategi pengentasan kemiskinan lintas sektor. Dalam sektor kesehatan, pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota akan membantu iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Skemanya sharing antara kita dengan pemkab atau pemkot setempat. Tujuannya, minimal tertangani kalau dia sakit, tidak perlu cari biaya lagi,” jelas Abdul Malik Faisal.
Di sektor pertanian, akan ada program pemberdayaan masyarakat agar dapat memperoleh pendapatan tambahan. Pemprov Sulsel selama ini telah rutin memberikan bantuan bibit tanaman hortikultura dan bibit ikan air tawar di beberapa daerah, serta bantuan ini akan terus dilanjutkan tahun ini.
Selain itu, pemerintah provinsi juga berencana memberikan bantuan bibit ayam untuk 100 keluarga miskin di setiap kabupaten/kota, dengan tujuan memberdayakan masyarakat melalui pemanfaatan potensi pertanian lokal.
“Kita akan terus kolaborasi dengan semua OPD dan bersinergi dengan instansi vertikal serta kabupaten/kota. Juga bagaimana kita nantinya bisa menangani masyarakat miskin melalui data by name by address,” tambahnya.
Dengan strategi-strategi tersebut, diharapkan angka kemiskinan di Sulawesi Selatan dapat ditekan secara signifikan, dan kehidupan masyarakat dapat meningkat lebih baik.
Untuk informasi, terdapat perbedaan tren antara perkotaan dan perdesaan. Persentase penduduk miskin di perkotaan naik dari 5,01 persen pada Maret 2023 menjadi 5,08 persen pada Maret 2024. Ini berarti jumlah penduduk miskin perkotaan meningkat sebanyak 8,2 ribu orang, dari 211,48 ribu orang pada Maret 2023 menjadi 219,65 ribu orang pada Maret 2024.
Sebaliknya, persentase penduduk miskin di perdesaan menurun dari 11,91 persen pada Maret 2023 menjadi 10,74 persen pada Maret 2024. Jumlah penduduk miskin perdesaan berkurang sebanyak 60,5 ribu orang, dari 577,37 ribu orang pada Maret 2023 menjadi 516,83 ribu orang pada Maret 2024.
Garis Kemiskinan pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp 459.226,- per kapita per bulan. Komposisinya terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 342.934,- (74,68 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp 116.292,- (25,32 persen).
Rata-rata rumah tangga miskin di Sulawesi Selatan memiliki 5,42 anggota. Dengan demikian, Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp 2.489.005,- per rumah tangga per bulan.
