KabarMakassar.com — Presiden Prabowo Subianto mengumumkan serangkaian kebijakan strategis yang bertujuan menjaga stabilitas dan meningkatkan daya beli masyarakat dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.
Hal ini disampaikan dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/02) kemarin, yang juga membahas kewajiban penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) di dalam negeri.
Presiden menyoroti beberapa kebijakan utama yang akan diterapkan pada kuartal pertama 2025.
“Dalam kuartal pertama tahun ini kebijakan-kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pertama, hasil kebijakan kenaikan UMP 2024. Dua, optimalisasi penyaluran bansos di bulan Februari dan Maret 2025. Tiga, pencairan THR bagi ASN dan swasta di bulan Maret 2025. Empat, stimulus pada bulan Ramadan yaitu diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, program diskon belanja, program pariwisata mudik lebaran, (dan) stabilitas harga pangan,” papar Prabowo dalam keterangan resminya.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan paket stimulus ekonomi yang mencakup berbagai sektor.
Beberapa kebijakan tersebut antara lain diskon tarif listrik, PPN DTP untuk pembelian properti dan otomotif, PPnBM DTP untuk kendaraan listrik (EV) dan hibrida, subsidi pajak DTP untuk motor listrik, serta PPh DTP untuk sektor padat karya.
Optimalisasi program makan bergizi gratis (MBG), penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta realisasi panen padi juga menjadi fokus utama.
Transformasi Ekonomi dan Danantara
Dalam jangka panjang, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong transformasi ekonomi melalui program makan bergizi gratis, ketahanan pangan dan energi, serta optimalisasi pengelolaan BUMN melalui Danantara.
“Optimalisasi pengelolaan BUMN kita akan dikonsolidasikan ke dalam dana investasi nasional yang akan diluncurkan pada 24 Februari, yaitu Danantara (Daya Anagata Nusantara). Ini merupakan konsolidasi semua kekuatan ekonomi yang dikelola oleh BUMN,” jelasnya.
Sebagai badan pengelola investasi, Danantara akan menginvestasikan modal yang berasal dari sumber daya alam dan aset negara ke dalam proyek-proyek berkelanjutan, dengan fokus pada investasi non-APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
Model pengelolaan Danantara ini mengacu pada konsep Temasek Holdings Limited milik Singapura, serta memiliki peran yang mirip dengan Indonesia Investment Authority (INA), meskipun dengan cakupan yang lebih luas, yakni tidak hanya mengelola aset tertentu, tetapi juga mengonsolidasikan aset-aset pemerintah yang tersebar di berbagai kementerian agar lebih terintegrasi dan efisien.
Prabowo mengungkapkan bahwa tujuan pembentukan Danantara adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan BUMN dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih baik.
Menurut evaluasi awal, Danantara diperkirakan akan mengelola dana lebih dari US$900 miliar atau sekitar Rp14.715 triliun dalam bentuk aset yang akan dikelola (asset under management/AUM).
“Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita yang ada dalam pengelolaan BUMN. Itu nanti akan dikelola dan kita beri nama Danantara,” kata Prabowo.
Presiden berharap bahwa kehadiran Danantara akan memberikan nafas dan kekuatan ekonomi baru bagi Indonesia, serta memastikan pengelolaan kekayaan negara dilakukan secara efisien dan dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang.
Bank Emas dan Kebijakan Perumahan
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pembangunan kawasan industri, serta kredit investasi untuk industri padat karya.
Salah satu kebijakan baru yang diumumkan adalah pembentukan Bank Emas.
“Kita akan bentuk bank emas, karena selama ini kita tidak memiliki bank khusus untuk emas. Emas dari tambang banyak mengalir ke luar negeri, sehingga kita ingin memiliki bank khusus emas di Indonesia. Insyaallah akan kita resmikan pada 26 Februari,” ungkap Prabowo.
Diplomasi Ekonomi Global
Di tingkat internasional, Presiden menegaskan komitmen Indonesia untuk mempercepat keanggotaan dalam BRICS, menyelesaikan Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Uni Eropa-CEPA, serta melanjutkan proses pendaftaran ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
“Kita akan menyelesaikan perjanjian CEPA yang bertujuan menurunkan tarif perdagangan kedua negara. Selain itu, kita terus menjalankan pendaftaran ke OECD dan mempercepat kerja sama dengan Uni Eropa dalam Indonesia-EU CEPA,” pungkasnya.
Dengan serangkaian kebijakan ini, pemerintah berharap dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional, meningkatkan daya beli masyarakat, serta menjamin stabilitas ekonomi dalam jangka panjang.
