-->
KabarMakassar.com — Makassar kembali menunjukkan komitmennya dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Tahun ini, Kota Makassar kembali menjadi daerah pertama di Sulawesi Selatan yang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 (unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, secara langsung menyerahkan laporan tersebut di Kantor BPK RI Perwakilan Sulsel pada Jumat (21/03) kemarin. Tradisi ini telah berlangsung selama tiga tahun terakhir, menandakan konsistensi Makassar dalam ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah.
Menurut Munafri, laporan yang diserahkan ini merupakan hasil dari proses yang sudah berjalan sejak pemerintahan sebelumnya. Ia berharap dokumen tersebut dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai tata kelola keuangan Pemkot Makassar sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Hari ini kami menyerahkan LKPD Kota Makassar, yang sudah berjalan sejak pemerintahan sebelumnya. Harapan saya, laporan ini benar-benar mencerminkan tata kelola yang sesuai dengan aturan dan norma yang ada,” ujar Munafri.
Selain tepat waktu, Munafri menekankan bahwa substansi dalam laporan ini juga harus akurat. Ia mengapresiasi kerja keras seluruh perangkat daerah yang telah memastikan penyusunan laporan berjalan dengan baik.
“Saya mendapat laporan dari Inspektorat bahwa Makassar selalu menjadi yang pertama dalam menyerahkan LKPD. Namun yang lebih penting, bukan hanya cepat, tetapi juga benar dan tanpa koreksi,” tambahnya.
Munafri menegaskan bahwa dana yang dikelola oleh pemerintah daerah merupakan dana publik yang harus dipertanggungjawabkan dengan transparan. Oleh karena itu, ia membuka ruang bagi BPK untuk memberikan arahan dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan Pemkot Makassar.
“Setiap dana yang kami kelola adalah uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Jika ada hal yang perlu diperbaiki, kami siap menerima masukan dan bimbingan dari BPK agar tetap berada di jalur yang benar,” kata Munafri.
Selain itu, ia berharap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan dukungan penuh dari seluruh perangkat daerah. Ia berkomitmen untuk memberikan data yang dibutuhkan secara lengkap dan tepat waktu agar proses audit dapat berjalan lancar.
“Kami akan memastikan semua data yang diminta BPK tersedia tepat waktu. Pemeriksaan ini penting untuk memastikan bahwa tata kelola keuangan kami benar-benar sesuai dengan aturan,” pungkasnya.
Kepala Perwakilan BPK RI Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan Manalu, menyampaikan apresiasinya kepada Pemkot Makassar atas pencapaian ini. Ia menegaskan bahwa ketepatan waktu dalam pelaporan menjadi salah satu indikator komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan.
“Kami apresiasi Wali Kota karena ini merupakan LKPD pertama yang diserahkan di Sulawesi Selatan. Makassar sudah tiga tahun berturut-turut menjadi yang tercepat dalam pelaporan,” ungkap Winner.
Winner juga menjelaskan bahwa sebelum diserahkan ke BPK, laporan keuangan daerah telah melalui berbagai tahap analisis dan review oleh Inspektorat. Proses ini penting untuk memastikan laporan tersebut sesuai dengan Standar Pengendalian Internal (SPI).
Namun, Winner juga mengingatkan bahwa kecepatan bukan satu-satunya faktor penting dalam penyusunan LKPD. Yang lebih utama adalah kualitas laporan yang mencerminkan pengelolaan keuangan yang baik dan bertanggung jawab.
“Kami berharap laporan ini tidak hanya cepat diserahkan, tetapi juga memiliki kualitas yang baik. Sebab, laporan keuangan yang baik adalah cerminan dari tata kelola pemerintahan yang baik,” tegasnya.
