KabarMakassar.com — Sebagai puncak dari rangkaian kegiatan Regional Media Conference (RMC) 2025, Kabar Makassar bekerja sama dengan BBC Media Action menggelar ekspose dan peluncuran program bertajuk Kesetaraan dan Keberlanjutan Wilayah Indonesia Timur melalui Penguatan Hak Sipil dan Peran Media.
Acara ini menjadi momentum penting dalam merumuskan gagasan dan strategi bagi pembangunan berkelanjutan di kawasan timur Indonesia.
Direktur Kabar Makassar, Hajriana Ashadi, menegaskan bahwa RMC 2025 berhasil melahirkan banyak ide strategis, terutama dalam menjawab tantangan pembangunan dan pemenuhan hak sipil di wilayah timur Indonesia.
“Kita mengamati beberapa tantangan, termasuk dalam sektor media, mulai dari pemerataan pembangunan hingga pemenuhan hak sipil di kawasan ini. Kami berterima kasih kepada BBC yang telah memberikan ruang diskusi. Harapannya, kegiatan ini dapat melahirkan produk hukum yang menjamin transparansi dan terus berlanjut di tahun-tahun mendatang,” ujar Hajriana.
Pada kesempatan yang sama, Founder dan CEO KGI, Upi Asmaradhana, menyatakan bahwa RMC 2025 menjadi langkah awal dalam membangun konsolidasi masyarakat sipil.
Menurutnya, peran media sangat penting dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, terutama dari Indonesia Timur.
“Alhamdulillah, ini adalah konsolidasi pertama masyarakat sipil yang kami lakukan. Harapan kami, ini bisa menjadi jembatan untuk menyuarakan suara dari timur Indonesia. Media berperan sebagai corong masyarakat, menyampaikan aspirasi mereka kepada para pemangku kebijakan,” kata Upi.
Ia juga menambahkan bahwa kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak, mulai dari akademisi, intelektual, aktivis, hingga NGO.
Acara berlangsung sejak pagi hingga sore, dengan diskusi yang menyoroti berbagai tantangan dan solusi dalam mewujudkan kesetaraan dan keberlanjutan di Indonesia Timur.
Head of Project BBC Media Action, Helena Rea, menyampaikan bahwa kegiatan ini memberikan wawasan baru bagi BBC Media Action dalam memahami kondisi Indonesia Timur.
Ia menekankan pentingnya membangun kapasitas media dan memperkuat kolaborasi lintas sektor.
“Kami melihat semangat kolaborasi yang luar biasa dari berbagai pihak, baik media maupun aktivis. Media adalah pilar penting dalam perubahan sosial. Selain meningkatkan kualitas karya jurnalistik, kita juga perlu melihat bagaimana media dapat memengaruhi kebijakan terkait isu-isu besar, seperti lingkungan, hak perempuan, dan pemerataan pembangunan di daerah terpencil,” ujar Helena.
Ia juga menyoroti perlunya konektivitas riset antara media, masyarakat sipil, dan sektor lainnya agar konsep kesetaraan dapat terwujud secara nyata.
Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof. Jamaluddin Jompa, menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendorong kemajuan Indonesia Timur. Sebagai satu-satunya Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) di kawasan timur, Unhas memiliki tanggung jawab besar dalam menjembatani kesenjangan antara timur dan barat Indonesia.
“Saat ini, dari 24 PTNBH di Indonesia, hanya satu yang berasal dari timur, yakni Unhas. Ibarat kapal, jika 23 ada di barat dan hanya satu di timur, maka kapal itu akan miring. Oleh karena itu, kita harus memperkuat kapasitas di berbagai bidang, termasuk hak-hak sipil dan peran media,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kebebasan pers sebagai pilar demokrasi dan mitra kritis pemerintah. Tantangan besar masih dihadapi oleh masyarakat sipil di kawasan timur, termasuk kesenjangan digital yang masih tinggi, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Distribusi pembangunan harus menjadi perhatian utama. Kita tidak mungkin memperkuat ekonomi jika tidak ada aksi afirmatif untuk pemerataan pembangunan. Tantangan masyarakat sipil di timur tidak hanya soal kebijakan saat ini, tetapi juga persoalan sejarah yang mengakar. Oleh karena itu, diperlukan kajian komprehensif, baik dari aspek politik maupun pendanaan,” tutup Prof. Jamaluddin.
Dengan peluncuran program Kesetaraan dan Keberlanjutan Wilayah Indonesia Timur, para peserta berharap inisiatif ini dapat menjadi langkah awal menuju perubahan yang lebih besar.
Peran media dan masyarakat sipil dinilai krusial dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat dan mendorong kebijakan yang lebih inklusif.
Dalam sesi ini juga dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama terkait kesetaraan dan keberlanjutan wilayah indonesia timur melalui penguatan hak sipil dan media.
Serta, pembacaan hasil rekomendasi yang merupakan hasil dari Focus Froup Discussion (FGD) yang telah dilaksanakan.
Diantaranya, mendorong Regulasi Keterlibatan Publik dalam Pembahasan Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia Timur, Hapus Diskriminasi dalam Distribusi Anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Pertambangan di Indonesia Timur, Mendorong Kebebasan Berekspresi bagi Jurnalis dan Aktivis Lingkungan serta HAM
Ada pula Mendorong Investigasi Pelanggaran HAM di Wilayah Pertambangan Proyek Strategis Nasional (PSN), Pembentukan Tim Bersama di Indonesia Timur untuk Menangani Masalah HAM Indonesia Timur menghadapi berbagai permasalahan HAM yang membutuhkan perhatian khusus, seperti konflik lahan, eksploitasi tenaga kerja, dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas.
Regulasi Kesetaraan Gender di Indonesia Timur dalam Bentuk Peraturan Daerah (Perda)
Selanjutnya, Penguatan Media sebagai Pilar Demokrasi, Perlindungan terhadap Jurnalis, Kesejahteraan Jurnalis dan Profesionalisme Media, Indepedensi Bisnis Media.
Serta Pemberdayaan Media dan Dukungan Pemerintah yang Transparan, memmbangun Ekosistem Media Secara Terstruktur, Masif dan Sistematis
