KabarMakassar.com — Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih untuk pertama kalinya pada Rabu (19/2/2025). Dalam perombakan ini, posisi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) berganti dari Satryo Soemantri Brodjonegoro kepada Brian Yuliarto.
Selain pergantian menteri, Prabowo juga melantik sejumlah pejabat baru, yaitu Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kepala dan Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Satryo Soemantri menjadi menteri di Kabinet Merah Putih pertama yang diganti Presiden Prabowo Subianto. Penggantinya, Brian Yuliarto, dilantik berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 26b Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029.
Berikut daftar menteri dan pejabat yang dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Rabu, 19 Februari 2025.
1. Prof. Brian Yuliarto – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek)
Prof. Brian Yuliarto merupakan Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan keahlian di bidang teknologi nano dan kuantum. Ia lahir di Jakarta pada 27 Juli 1975 dan merupakan anak ketiga dari empat bersaudara.
Brian menyelesaikan pendidikan sarjana di Jurusan Teknik Fisika ITB pada 1999, kemudian meraih gelar magister di University of Tokyo, Jepang, pada 2002. Ia melanjutkan pendidikan doktoral di universitas yang sama dan menyelesaikannya pada 2005.
Sebelum menjadi Guru Besar di Fakultas Teknologi Industri ITB, ia pernah menjabat sebagai Kepala Lembaga Kemahasiswaan ITB (2010–2016), Kepala Program Studi Teknik Fisika (2016–2020), Ketua Kelompok Keahlian AFM FTI ITB (2018–2020), serta Kepala Pusat Penelitian Nanoscience dan Nanotechnology (2019–2020). Brian juga dipercaya sebagai Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi ITB untuk periode 2025–2030.
2. Muhammad Yusuf Ateh – Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Presiden Prabowo Subianto kembali menunjuk Muhammad Yusuf Ateh sebagai Kepala BPKP setelah sebelumnya menjabat pada periode 2020–2024.
Ateh merupakan lulusan D3 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada 1986, kemudian menyelesaikan pendidikan D4 di kampus yang sama pada 1992. Ia meraih gelar Magister Administrasi Bisnis (MBA) dari University of Adelaide, Australia, pada 2001, serta gelar doktor Ilmu Administrasi dari Universitas Indonesia (UI) pada 2020.
Kariernya dimulai sebagai asisten dosen di STAN sebelum bergabung dengan BPKP sebagai Ajun Pengawas Keuangan dan Pembangunan Madya sejak 1992. Ateh pernah menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Pengawasan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Pusat BPKP pada 2002 dan bergabung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada masa awal pembentukannya.
Pada 2009, ia dipercaya menjadi Kepala Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Aparatur Wilayah Timur II di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB). Ateh juga pernah menjabat sebagai Deputi Akuntabilitas Aparatur, Inspektur, serta Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan di kementerian tersebut.
3. Agustina Arumsari – Wakil Kepala BPKP
Agustina Arumsari dilantik sebagai Wakil Kepala BPKP, menjadikannya perempuan pertama yang menduduki posisi ini sejak lembaga tersebut berdiri pada 1983.
Agustina menempuh pendidikan D3 dan D4 di STAN, masing-masing lulus pada 1992 dan 1998. Ia kemudian meraih gelar Magister Hukum dari Universitas Indonesia (UI) pada 2014.
Selain pendidikan formal, Agustina memiliki berbagai sertifikasi profesional di bidang audit dan investigasi keuangan, di antaranya Certified Fraud Examiner (CFE), Certified Forensic Auditor (CFrA), Chartered Accountant (CA), Qualified Internal Auditor (QIA), serta sertifikasi Government Chief Audit Executive (CGCAE) dan Internal Audit Executive (CIAE).
Sebelum menduduki jabatan Wakil Kepala BPKP, Agustina pernah bertugas sebagai Asisten Pengawas Keuangan dan Pembangunan Madya di Perwakilan BPKP Sumatera Barat. Ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Investigasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada 2017, serta Direktur Investasi III pada 2019. Sejak 31 Januari 2020, ia menjabat sebagai Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi sebelum akhirnya dilantik sebagai Wakil Kepala BPKP.
4. Amalia Adininggar Widyasanti – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)
Sebelum dilantik sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti atau akrab disapa Winny, menjabat sebagai Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPS sejak 2023, menggantikan Margo Yuwono.
Winny lahir di Bogor pada 1972 dan menyelesaikan studi S1 Teknik Kimia di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1995. Ia meraih Magister Sains dari ITB (1997), Master of Engineering dari Rensselaer Polytechnic Institute, AS (1998), serta gelar PhD in Economics dari University of Melbourne, Australia (2005).
Ia memiliki keahlian di bidang ekonomi makro, moneter, perdagangan internasional, dan pemodelan ekonomi. Kariernya di pemerintahan meliputi Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional (2011-2016), Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik (2016-2018), Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas (2018-2020), serta Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas sejak 2020. Saat ini, ia juga menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Inovasi Digital di Bappenas.
Winny dilantik berdasarkan Keppres Nomor 28b Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala BPS.
5. Sonny Harry Buditomo Harmadi – Wakil Kepala BPS
Sonny Harry Buditomo Harmadi merupakan akademisi yang meraih gelar Doktor Ilmu Ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) pada 2005. Ia mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI (2002-2019) dan di Departemen Studi Pembangunan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) sejak 2019.
Sonny pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan (2016-2020), Staf Ahli Kependudukan Kemenko PMK, serta Kepala Lembaga Demografi UI (2009-2016). Ia juga menjabat Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19 sejak 2020.
Sebagai akademisi, Sonny aktif menulis di jurnal ilmiah dan media massa, termasuk artikel “The Power of Demographic Profiling in the 2024 Indonesian Presidential Election” (International Journal of Social Science and Human Research, 2024), serta opini di harian Kompas mengenai pemilih 2024 dan bonus demografi.
Sonny dilantik berdasarkan Keppres Nomor 28b Tahun 2025.
6. Nugroho Sulistyo Budi – Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
Nugroho Sulistyo Budi adalah perwira tinggi TNI AD yang pernah tergabung dalam Tim Mawar Kopassus pada 1997-1998. Lulusan Akmil 1991 ini pernah menjabat Dandim 0733/BS (2009-2011), Agen Madya BIN Jawa Tengah, serta Direktur Komunikasi Massa BIN (2016).
Ia kemudian bertugas di Kementerian Pertahanan sebagai Staf Ahli Menhan Bidang Politik. Pada 2024, ia diangkat menjadi Inspektur Utama BIN dan ditunjuk sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1545/XII/2024.
Namun, pada Januari 2025, Nugroho terkena mutasi dalam rangka pensiun sesuai Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/7/I/2025. Meski demikian, ia tetap dilantik sebagai Kepala BSSN berdasarkan Keppres Nomor 29b Tahun 2025.
