KabarMakassar.com — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat hasil yang signifikan dengan berhasil mengumpulkan 98,31 persen dari target pendapatan daerah tahun 2024.
Diketahui, hingga Senin (30/12) Bapenda Sulsel telah menghimpun pendapatan sebesar Rp9.992.186.661.277 dari target sebelumnya yakni Rp10.163.532.219.616.
Hal tersebut menjadi capaian yang tertinggi dalam lima tahun terakhir, melampaui persentase realisasi di tahun-tahun sebelumnya.
Sebagai informasi, pada tahun 2023, pendapatan daerah hanya berhasil dicapai sebesar 94 persen. Pada tahun 2022, pendapatan daerah hanya berhasil dicapai sebesar 94,71 persen. Pada tahun 2021 hanya dicapai 96,41 persen, tahun 2020 sebesar 95,31 persen, dan tahun 2019 sebesar 96,48 persen.
Pada penutupan tahun anggaran pada hari Selasa (31/12), diproyeksikan pendapatan daerah masih terus meningkat. Dorongan dan arahan juga terus dilakukan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh. Ia terus mendukung serta memberi motivasi kepada pegawai Bapenda Sulsel.
Dukungan ditunjukkan secara langsung melalui kunjungan ke kantor Bapenda Sulsel dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di berbagai daerah.
Kepala Bapenda Sulsel, Reza Faisal Saleh, optimis bahwa semangat kerja keras akan menghasilkan tambahan pendapatan hingga hari terakhir.
Ia turut menyampaikan apresiasi dan kontribusi semua pihak, termasuk mitra strategis Bapenda seperti Ditlantas Polda Sulsel dan Jasa Raharja.
Pendapatan yang dikelola oleh Bapenda Sulsel mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dana transfer, hingga pendapatan hibah.
“Kerja keras seluruh pegawai, baik di kantor pusat maupun UPT di daerah, serta dukungan mitra Bapenda Sulsel, menjadi kunci keberhasilan ini,” tukas Reza pada Selasa (31/12).
Pencapaian oleh Bapenda Sulsel, menjadi bukti nyata keberhasilan Sulsel dalam mengelola pendapatan daerah secara maksimal.
Dengan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir, Bapenda Sulsel memberikan harapan baru untuk pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik di masa mendatang.
