KabarMakassar.com — Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra, turut hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2024 yang berlangsung di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Senin (23/09).
Acara ini mengangkat tema “Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah” dan dihadiri sejumlah tokoh nasional, termasuk Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, yang juga Ketua Satgas P2DD, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.
Firman Pagarra menegaskan pentingnya memperkuat infrastruktur digital guna mempercepat implementasi transaksi elektronik di seluruh daerah.
Ia menyebut Rakornas ini sebagai kesempatan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengakselerasi digitalisasi.
“Kami berkomitmen untuk terus mendorong percepatan digitalisasi di daerah, khususnya di Makassar. Ini adalah langkah strategis untuk membangun sinergi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah,” ungkap Firman.
Kota Makassar sendiri, lanjut Firman, sudah mulai menjalankan sejumlah inisiatif digitalisasi, salah satunya melalui aplikasi Pajak Terintegrasi dan Terdigitalisasi (Pakinta). Selama tiga tahun terakhir, Kota Makassar terus berbenah dalam upaya digitalisasi transaksi, termasuk meraih penghargaan TP2DD sebagai Kota Terbaik tahun 2023.
“Pakinta saat ini melayani pajak daerah, dan ke depan kami akan memperluas jangkauannya, termasuk untuk retribusi sampah. Ini menunjukkan bahwa kami terus berinovasi dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah transaksi masyarakat,” jelasnya.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Rakornas P2DD menjadi forum penting dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk mempercepat digitalisasi di seluruh wilayah Indonesia. Fokusnya adalah pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang merata.
“Semua kepala daerah harus memperhatikan tiga pilar utama dalam implementasi P2DD, yaitu penguatan regulasi, penguatan ekosistem transaksi digital, dan penguatan infrastruktur digital di seluruh daerah,” tegas Airlangga.
Selain itu, Airlangga menambahkan bahwa ada empat indikator utama yang perlu terus diperhatikan, yakni kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur digital, peningkatan daya beli kelas menengah, serta perluasan pasar ekspor.
Rakornas P2DD juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam membangun ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan, demi mencapai visi digitalisasi yang lebih luas di seluruh Indonesia.
