KabarMakassar.com — Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) terpilih akan dilaksanakan pada (20/02) mendatang. Setelah kurang lebih dua bulan memimpin Sulsel, Prof Fadjry Djufry juga akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel.
Prof Fadjry Djufry berharap, kehadirannya di Sulsel mengawal tim transisi dapat membantu Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel terpilih dalam menjalankan program-programnya, khususnya dalam menyukseskan Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian tersebut mengimbau agar program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) serta target swasembada pangan merupakan hal yang wajib dilaksanakan. Walau, kondisi keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel terbatas akibat adanya efisiensi anggaran.
“Yang terpenting adalah Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto harus dijalankan, seperti Makan Bergizi Gratis, Pemeriksaan Kesehatan Gratis, dan swasembada pangan itu menjadi wajib dijalankan bersama-sama meskipun dalam kondisi anggaran yang terbatas,” ujar Prof Fadjry Djufry pada Selasa (18/02).
Dia mengungkapkan jika ia telah beberapa kali bertemu dengan Andi Sudirman Sulaiman selaku Gubernur Sulsel terpilih untuk menjembatani dan berkomunikasi agar program-program tersebut berjalan dengan baik di Sulsel.
Lebih lanjut ia menjelaskan jika sejauh ini, tim transisi juga telah bekerja dan apa yang diharapkan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel terpilih telah diakomodir di LKPD.
“Alhamdulillah tim transisi sudah bekerja, dan apa yang menjadi target, apa yang menjadi harapan beliau (Andi Sudirman, red), kita sudah akomodir di LKPD yang ada. Karena anggaran di Pemprov Sulsel maupun di Kabupaten Kota tidak seperti tahun kemarin karena adanya efisiensi anggaran,” paparnya.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 telah memerintahkan seluruh Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Provinsi hingga Kabupaten Kota untuk melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan belanja APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Menindaklanjuti hal tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Prof Fadjry Djufry, menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dan pemerintah kabupaten kota wajib menjalankan instruksi tersebut.
“Sebagai ASN wajib menjalankan Inpres ini dalam kondisi apapun. Birokrasi harus jalan, bagaimanapun keadaan fiskal anggaran kita. Apapun itu, kita harus mengikuti pimpinan,” tegas Prof Fadjry Djufry di Kantor Gubernur, pada Selasa (11/02).
Ia menyatakan, tahun ini dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat ke daerah tidak terlalu besar. Pengurangan ini tidak hanya terjadi di Pemprov Sulsel dan kabupaten kota, tetapi juga kementerian dan lembaga.
Kepala Perwakilan BPKP Sulsel, Mohammad Risbiyantoro, menyebut, perencanaan program serta kegiatan di tengah efisiensi anggaran harus dilakukan dengan baik, sehingga bisa dijalankan juga dengan baik. Dengan begitu, tujuan yang diharapkan juga bisa tercapai.
“Kalau kita rencanakan dengan baik, Insya Allah kita bisa menjalankan dengan baik. Memang ini menjadi tugas kita semua. Kita berharap, tujuan dari program kita semua bisa tercapai,” kata Risbiyantoro.
Menjadi perhatian bersama, kata Risbiyantoro, ialah terkait pengendalian resiko dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab seluruh pihak.
“Perencanaan penganggaran ini sangat penting. Diharapkan, perencanaan kedepan sudah sinkron dan sisa dijalankan pada pemerintahan yang baru. Kami berusaha untuk menjembatani ini agar penganggaran lebih efektif,” pungkasnya.
