KabarMakassar.com — Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Fadjry Djufry mengharapkan dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkhususnya dalam membantu akselerasi swasembada pangan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Itu disampaikan saat Pj Gubernur Sulsel, Prof Fadjry Djufry menerima audiensi dari pimpinan OJK Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar), di Kantor Gubernur Sulsel.
Ia mengatakan terkait pentingnya peningkatan KUR untuk sektor pertanian di Sulsel dalam mendukung swasembada pangan.
“KUR ini untuk pertanian harusnya lebih banyak. Karena potensi pertanian kita sangat banyak,” ujar Prof Fadjry pada Kamis (09/01).
Sulsel, kata Prof Fadjry haruslah menjadi percontohan investasi dengan memberikan berbagai kemudahan yang diperlukan.
“Banyak hal yang perlu kita benahi,” ungkapnya.
Prof Fadjry menekankan jika ia optimis akan dukungan OJK dalam kolaborasi tersebut.
Kepala OJK Sulselbar, Darwisman mengungkapkan rasa syukur atas audiensi tersebut dan memberikan update mengenai perkembangan perbankan dan industri keuangan di Sulsel.
Ia menyebut perkembangan tersebut menunjukkan pertumbuhan positif dalam aset perbankan dan kredit masyarakat. Serta kinerja Bank Sulselbar yang baik untuk mendukung ekonomi daerah.
“OJK akan terus mendorong perekomian di Sulsel. Tentunya bersama Pemprov akan berkolaborasi dan bersinergi dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah,” tukasnya.
Darwisman pun menyatakan setuju akan penyampaian Prof Fadjry dalam meningkatkan KUR di sektor pertanian.
“Kolaborasi dan sinergi Pemprov Sulsel dan OJK dapat mensupport pertumbuhan ekonomi Sulsel ke depan,” pungkasnya.
Diketahui, perkembangan perbankan di Sulsel hingga November 2024 mengalami pertumbuhan yang positif secara year on year untuk aset, DPK dan kredit masing-masing sebesar 8,38 persen, 8,69 persen dan 5,43 persen.
Tingkat resiko yang terjaga di 2.90 persen dengan fungsi intermediasi (LDR) mencapai dengan 123,28 persen.
Aset pada November 2023 sendiri sebesar Rp188,74 triliun dan November 2024 sebesar Rp204,55 triliun.
Sedangkan, DPK pada November 2023 sebesar Rp124,89 triliun dan November 2024 sebesar Rp135,75 triliun.
Adapun kredit pada November 2023 sebesar Rp155,89 triliun dan November 2024 yakni sebesar Rp164,35 triliun.
Perkembangan pasar modal serta IKNB Sulsel, tingkat inklusi masyarakat terhadap produk modal mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan tercermin dari jumlah SID di Sulsel yang tumbuh sebesar 26,87 persen (yoy).
Perkembangan industri jasa keuangan non bank di Sulsel juga menunjukkan pertumbuhan signifikan pada perusahaan pembiayaan, pegadaian juga fintech P2P lending, modal ventura, penjamin dan dana pensiun.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut bersama Kepala OJK Provinsi Sulselbar, Darwisman yaitu Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Budi Susetiyo, Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Arif Machfoed, Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 2 Mulyana, serta Analis Senior Deputi Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Indra Natsir Dahlan.
Sebelumnya diberitakan, Prof Fadjry Djufry resmi dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) menggantikan Prof Zudan Arif Fakrulloh.
Pelantikan yang bertempat di Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Jakarta pada Selasa (07/01) tersebut berlangsung dengan mulus dan khidmat.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengatakan terdapat banyak program pemerintah yang perlu didorong secara cepat dan berkelanjutan, seperti program swasembada pangan, makan bergizi, pengentasan stunting dan hilirisasi.
“Sulawesi Selatan merupakan salah satu lumbung pangan di Indonesia, dengan pengalaman dan kemampuan yang dimiliki Pak Fadjry di bidang pertanian, diharapkan bisa mempercepat program-program swasembada dan menunjang pangan Indonesia,” ujar Tito.
Ia meminta agar Pj Gubernur Sulsel yang telah dilantik segera berkomunikasi dengan seluruh stakeholder di Sulsel untuk mengakselerasi Pembangunan di masa transisi.
Pj Gubernur Sulsel, Prof Fadjry menyampaikan bahwa program swasembada pangan menjadi fokus perhatian Presiden RI, Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman yang harus diraih sesegera mungkin.
“Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan nasional diharapkan bisa menjadi contoh untuk provinsi lain dalam ketersediaan pangan Indonesia,” tukasnya.
Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) tersebut menyatakan siap menjembatani dan mengakselerasi program nasional di Sulsel.
Lebih jauh ia menjelaskan bahwa pihaknya akan mengawal dan mensinergikan berbagai program pembangunan pertanian yang telah digagas oleh Mentan Amran, seperti optimalisasi lahan rawa dan perbaikan irigasi sekunder dan tersier.
“Untuk meningkatkan produktivitas padi nasional, diharapkan Sulawesi Selatan bisa berkontribusi dalam hal penyediaan beras di Indonesia,” imbuhnya.
Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Ali Jamil yang hadir mewakili Menteri Pertanian mengungkapkan bahwa keluarga besar Kementerian Pertanian bangga dengan penunjukan salah satu putra terbaiknya menjadi Pj Gubernur Sulsel.
Ia berharap bahwa Sulsel sebagai provinsi penghasil beras terbesar keempat di Indonesia bisa terus berkontribusi sebagai penghasil pangan di wilayah Indonesia timur.
“Kementerian Pertanian siap mendukung provinsi Sulawesi Selatan sebagai sentra produksi beras nasional, potensi yang besar itu dapat kita gerakkan bersama-sama antara Kementerian Pertanian, pemerintah provinsi, serta para bupati di seluruh Sulawesi Selatan,” ungkapnya.
