KabarMakassar.com — Pemerintah terus melakukan percepatan dalam program pangan dan penguatan koperasi, terutama terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkapkan berbagai langkah strategis usai menghadiri rapat bersama Presiden Prabowo di Istana Merdeka Jakarta, Senin (24/02).
“Kami baru selesai rapat dengan Pak Presiden, dan itu menyangkut bagaimana langkah-langkah soal pangan dan juga mengenai program Makan Bergizi Gratis. Termasuk peran koperasi, Kementerian Pertanian, dan sebagainya, termasuk juga percepatan-percepatan yang ingin dilakukan untuk pembangunan-pembangunan di desa, terutama untuk pangan,” ujar Budi Arie dalam keterangan resminya kepada awak media usai rapat.
Budi Arie menekankan pentingnya koperasi sebagai instrumen utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di desa-desa yang bergerak di sektor pertanian.
“Pak Presiden ingin koperasi ini menjadi gaya hidup baru, koperasi ini menjadi strategik, dan koperasi ini diharapkan bisa membantu masyarakat atau rakyat meningkat kesejahteraannya,” lanjutnya.
Di sisi lain, pemerintah juga mengambil langkah tegas dalam mendorong industri susu dalam negeri.
Wamentan Sudaryono menegaskan bahwa seluruh industri pengolahan susu wajib menyerap susu lokal dari peternak dalam negeri.
“Industri pengolahan susu wajib mengambil susu lokal. Kalau tidak dia laksanakan, maka izin impornya dan kuota impornya bisa kita bekukan atau kita tahan,” ujar Sudaryono.
Sudaryono menyebut bahwa saat ini Indonesia masih mengimpor sekitar 80 persen kebutuhan susu nasional, sementara produksi dalam negeri hanya mampu memenuhi 20 persen.
Pemerintah pun menargetkan untuk menekan angka impor ini dengan meningkatkan produksi susu dalam negeri.
“Kita ingin instruksi dari Presiden Prabowo adalah bagaimana industri susunya kita naikkan, impornya kita tekan. Jadi orangnya bukan dibatasi untuk minum susu, orang boleh minum susu tapi dari 100 persen yang kita minum bagaimana kuotanya ini lama-lama harus kita balik,” jelas Sudaryono.
Guna mendukung hal tersebut, pemerintah mencanangkan investasi dalam pengadaan induk sapi. Pemerintah memiliki target untuk mendatangkan dua juta sapi indukan ke Indonesia.
“Sudah ada 167 perusahaan yang komit untuk berinvestasi mendatangkan sapi. Jadi negara tidak mengeluarkan APBN tapi mereka berinvestasi, sumber sapinya dari mereka, mereka yang pelihara, mereka yang bermitra dengan peternak-peternak lokal dan seterusnya,” tambahnya.
Pemerintah juga memastikan program Makan Bergizi Gratis akan didukung dengan sumber protein lokal. Saat ini, susu belum masuk dalam program tersebut karena keterbatasan produksi dalam negeri.
“Kita tidak ingin memberikan susu impor kepada anak-anak kita. Kita ingin substitusi dulu dengan sumber protein yang lain, dengan telur, daging ayam dan seterusnya,” kata Sudaryono.
Sebelumnya, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan bahwa program MBG telah berjalan di 38 provinsi di Indonesia.
Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala BGN Dadan Hindayana usai melaporkan perkembangan pelaksanaan program MBG kepada Presiden Prabowo Subianto pada Senin (24/02).
“Tadi hanya melaporkan terkait dengan pelaksanaan program makan bergizi yang hari ini alhamdulillah sudah lengkap di 38 provinsi, karena yang Papua Tengah baru berjalan hari ini, dan hari ini sudah bertambah 117 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi,” ujar Dadan dalam keterangan persnya.
Kepala BGN menekankan bahwa capaian ini menjadi langkah signifikan dalam pemerataan akses gizi bagi masyarakat.
Dadan juga menyebut bahwa pekan ini program tersebut sudah bisa melayani lebih dari 2 juta penerima manfaat.
“Jadi dalam waktu satu setengah bulan, alhamdulillah sekarang sudah mencapai di 38 provinsi dan di 693 satuan pelayanan. Dan minggu ini insyaallah sudah bisa melayani lebih dari 2 juta penerima manfaat,” tambahnya.
Sementara itu, selama bulan Ramadan, Kepala BGN menyampaikan bahwa program MBG tetap berjalan dengan sejumlah penyesuaian dalam mekanisme pendistribusian makanan.
Dadan menjelaskan bahwa makanan akan diberikan kepada anak-anak untuk dibawa pulang sehingga dapat dikonsumsi saat berbuka bagi yang berpuasa.
“Jadi kalau sekolah masuk, maka program makan bergizi tetap dilaksanakan, tetapi mekanismenya berbeda seperti hari biasa di mana kita akan berikan makan bergizi itu untuk dibawa pulang. Jadi untuk yang puasa bisa dimakan saat buka, untuk yang tidak puasa bisa dimakan sembunyi di sekolah atau di rumah,” jelasnya.
Sementara itu, untuk jenis makanan yang akan diberikan selama Ramadan disesuaikan agar lebih tahan lama seperti susu, telur rebus, kurma, kue kering, dan buah.
Dadan juga menyatakan bahwa pihaknya akan tetap memperhatikan komposisi gizi makanan yang mencakup protein, karbohidrat, dan serat.
“Mungkin juga sesekali ada bubur kacang hijau atau kolak. Yang jelas sumber komposisi gizinya tetap, di mana di situ ada protein, ada karbohidrat, dan ada serat,” lanjutnya.
Dalam pengemasannya nanti, Kepala BGN menuturkan bahwa makanan yang diberikan akan dikemas dengan bahan ramah lingkungan yang harus ditukarkan oleh anak-anak setiap harinya.
Menurutnya, hal ini sekaligus memberikan edukasi kepada anak-anak untuk disiplin dan mengurangi adanya sampah.
“Jadi ada uji coba di Sukabumi, di mana anak-anak diberi makanan yang dibawa dengan kantong ke rumah, kemudian besoknya kantongnya harus dibawa kembali, ditukar dengan kantongnya isi, sehingga tidak menimbulkan sampah, dan melatih juga anak-anak supaya disiplin bahwa kantong itu bisa ditukar setiap hari,” terangnya.
Program ini, tambah Dadan, akan berlangsung hingga menjelang Idul Fitri dengan evaluasi rutin untuk memastikan efektivitasnya.
Evaluasi akan dilakukan setelah satu minggu berjalan guna menentukan mekanisme yang tepat untuk pendistribusian makanan bagi seluruh anak Indonesia.
“Memang ada usulan kalau yang di daerah non-muslim tetap masak seperti biasa, tapi kan tetap ada yang puasa ya, jadi kita akan samakan. Nanti kita akan evaluasi setelah berjalan satu minggu apakah di daerah yang non-muslim sama seperti yang pada umumnya, atau diberikan treatment khusus,” tandasnya.
