KabarMakassar.com — Penjabat (Pjs) Wali Kota Makassar, Andi Arwin Azis, menyatakan tengah menelusuri kendala yang dihadapi dalam proses pencairan Surat Penyediaan Dana (SPD) oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar.
Ia menjelaskan bahwa pemberlakuan SPD sebenarnya bertujuan untuk menjaga manajemen kas serta pengendalian pengeluaran keuangan agar lebih tertib dan akuntabel.
“SPD itu penting untuk memastikan pengelolaan keuangan tetap terjaga, dengan memprioritaskan program-program utama yang mendesak, sementara program yang masih bisa ditunda, ditangguhkan. Ini penting agar lebih tepat sasaran,” kata Andi Arwin, Senin (22/10) kemarin.
Ia menekankan pentingnya BPKAD untuk lebih selektif dalam menanggapi permintaan SPD dari perangkat daerah. Prioritas utama harus diberikan pada kebutuhan mendesak seperti pembayaran gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), sementara program-program lain yang bisa ditunda harus diatur dengan cermat.
“Saya dorong agar BPKAD lebih mencermati kebutuhan anggaran. Mana prioritas seperti gaji dan TPP, itu kita prioritaskan. Sementara, program yang bisa ditunda, harus disesuaikan,” lanjutnya.
Andi Arwin juga menyampaikan bahwa pihaknya akan segera memeriksa kondisi Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kota Makassar. Jika posisi kas daerah mencukupi, maka permintaan SPD dari OPD akan dipermudah agar serapan anggaran bisa lebih maksimal.
“Jika RKUD kita cukup kuat untuk membayar program yang mengajukan SPD, kenapa tidak kita permudah. Ini terkait dengan serapan anggaran, karena banyak OPD yang mengeluh sudah siap menyerap anggaran, tetapi SPD belum tersedia. Ini menyebabkan serapan anggaran kita tidak maksimal,” tambahnya.
Sementara itu, Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Irwan Adnan, memastikan bahwa pembayaran TPP bagi pegawai akan dilakukan tepat waktu pada bulan November hal ini sejalan dengan keinginan Pj Wali Kota Makassar.
Ia menekankan pentingnya pembayaran yang lebih cepat, terutama bagi pegawai non-ASN seperti tenaga kontrak dan Laskar Pelangi.
“Kita pastikan pembayaran TPP tepat waktu, bahkan lebih cepat lebih baik. Khususnya untuk teman-teman non-ASN, mereka seharusnya kita dahulukan karena itu kewajiban kita,” ujar Irwan.
Dalam kesempatan tersebut, Irwan Adnan juga menyatakan bahwa pihaknya akan mengecek dan mengoordinasikan seluruh progres capaian program pemerintah, termasuk serapan anggaran dan kendala terkait pencairan SPD.
“Saya akan kordinasikan capaian program kita, termasuk keluhan terkait pencairan SPD. Pastinya ada penjelasan dari BPKAD mengenai alasan kendala tersebut,” jelasnya.
