KabarMakassar.com — Penjabat (Pj) Walikota Palopo, Sulawesi Selatan, Asrul Sani menuturkan bahwa ASN atau PNS yang berpolitik praktis sudah dilaporkan ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) untuk mendapatkan sanksi sesuai aturan yang berlaku.
Dimana kata Asrul, bahwa KASN wilayah Makassar akan melakukan pemeriksaan klarifikasi pada Januari 2024 kepada yang yang bersangkutan.
“Jadi akan dimintai klarifikasi terhadap dua orang ASN Pemkot Palopo. Jadi ke 10 ASN itu, dua orang diantaranya yang saat ini diduga main politik praktis disaat saya menjabat Pj Walikota Palopo,”ungkap Asrul Sani saat dikonfirmasi KabarMakassar.com, Senin (8/1).
Karena itu, Asrul Sani juga mengklarifikasi soal ASN Pemkot Palopo tersebut. Dimana kata dia, saat dia bertugas sebagai Pj Walikota, hanya dua orang ASN yang terindikasi berpolitik praktis yang ditangani oleh Bawaslu Palopo.
Sementara delapan ASN tersebut dirinya belum menjabat Pj Walikota Palopo. “Harus Bawaslu Palopo menjelaskan soal ASN itu. Jangan kesannya kesepuluh 10 orang itu ditangani pada saat saya menjabat,”katanya.
“Nah untuk delapan ASN diproses oleh Bawaslu Palopo saya belum jabat Pj Walikota. Dijaman saya, ada dua ASN yang diduga berpolitik praktis. Sekarang masih diproses untuk klarifikasi,”jelas Asrul Sani.
Terkait putusan sanksi ASN tersebut, Asrul Sani menunggu hasil keputusan KASN. Pihaknya akan ikuti apapun hasil keputusan tersebut karena aturan soal abdi negara yakni KASN.
Mantan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Sulsel itu menekankan kepada PNS Pemkot Palopo untuk tidak coba-coba main politik praktis apalagi mendukung secara terang terangan.
“Adanya temuan Bawaslu, saya semakin menekankan kepada jajaran ASN Pemkot Palopo untuk tidak main politik. Karena sangat jelas dan tegas dengan aturan yang berlaku,”tandas Asrul Sani.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Palopo, Khaerana berharap kepada Pj Walikota Palopo Asrul Sani agar menindak tegas secara moral kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkot setempat.
Terkait sikap Pj Walikota Palopo, Khaerana mengaku sudah direspon oleh orang nomor satu di daerah berjuluk Kota idaman itu.
“Pak PJ Walikota selalu mengingatkan kami untu bertindak tegas terhadap netralitas ASN. Beliau sangat mensupport Bawaslu dalam hal mengawal proses demokrasi agar lebih berkualitas,”ujarnya.
“Mayoritas temuan netralitas ASN di Palopo yakni, ASN terang-terangan mendukung bacaleg di akun media sosialnya. Oknum ASN menunjukkan keberpihakannya terhadap bacaleg tertentu, terang-terangan mengupload ke medsosnya,”jelas Khaerana.
“Untuk saat ini belum bisa kami kasih nama 10 ASN. Nanti saya info kalau sudah bisa. Saya akan komunikasikan dulu sama rekan pimpinan yang lain,”tandanya kepada kabarmakassar.com.
