KabarMakassar.com — Dana bagi hasil atau sering disebut dengan DBH menjadi salah satu masalah yang dihadapkan kepada Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) yang baru, Prof Fadjry Djufry.
Ramai perbincangan terkait DBH yang belum dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel. Sejumlah kabupaten kota di Sulsel, menuntut agar penyaluran DBH dapat diterima secara penuh. Salah satunya adalah Kota Makassar.
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar juga akan melakukan evaluasi serta memangkas 11.000 Laskar Pelangi sehingga menjadi 4.000.
Hal itu disebut dampak dari kemampuan keuangan Pemkot yang tertekan karena DBH dari Pemprov Sulsel belum disalurkan secara utuh.
Diketahui, pembayaran DBH Pemprov Sulsel ke Makassar baru berjalan selama 4 bulan. Dengan rata-rata Rp30 miliar perbulan, sehingga masih ada sekitar Rp240 miliar yang belum diberikan.
Menanggapi hal tersebut, Prof Fadjry Djufry menegaskan akan segera melakukan kalkulasi terhadap DBH yang belum dibayarkan.
Ia juga meyakinkan pembayaran DBH ke kabupaten kota di Sulsel akan dilakukan secara bertahap.
“Nanti kita akan selesaikan secara bertahap tentunya, karena itu terkait hak dan kewajiban,” jelas Prof Fadjry di Kantor Gubernur Sulsel pada Rabu (08/01).
“Jadi DBH ini kewenangan memang ada di pemerintah provinsi dan pasti semua hak akan kita berikan tentunya,” tambahnya.
Ia menyatakan bahwa hal tersebut sudah menjadi perhatiannya dan menjadi tanggung jawabnya pula sebagai pimpinan tertinggi di Sulsel.
“Tapi kan yang tahu semua keuangan fiskal di provinsi kan kita. Jadi memang baiknya secara bertahap nanti kabupaten termasuk kota madya. Kita akan selesaikan,” tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) masih memiliki tanggung jawab untuk membayar utang yang belum diselesaikan. Salah satunya adalah terkait dana bagi hasil atau DBH.
Pihak Pemprov Sulsel mengakui penyaluran DBH kabupaten kota tidak maksimal pada tahun 2024, namun akan berupaya untuk memaksimalkan belanja DBH di 2025.
Salah satu daerah di Sulsel yang belum menerima DBH secara utuh adalah Kota Makassar.
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar pun mengambil langkah untuk melakukan evaluasi dan memangkas 11 ribu Laskar Pelangi menjadi 4 ribu, ini merupakan dampak dari kemampuan keuangan Pemkot yang tertekan akibat DBH dari Pemprov yang belum disalurkan.
Akademisi Universitas Hasanuddin, Hasrullah, angkat bicara terkait permasalahan utang Pemprov Sulsel yang tak kunjung dibayarkan.
Ia menuntut adanya transparansi untuk mengetahui bagaimana alur pengelolaan uang tersebut.
“Kita butuh informasi yang jelas, mengapa sampai seperti ini (utang Pemprov), kan ini uangnya bukan hanya milik pemerintah. Penggunaannya haruslah transparan kalau ada pengelolaan uang seperti itu,” tukasnya pada KabarMakassar.com pada Jumat (03/01).
Hasrullah menilai, dengan adanya transparansi pengelolaan uang maka akan menghilangkan rasa curiga dari berbagai pihak. Karena pengelolaan uang tersebut dapat dilihat dari alur yang jelas serta terbuka.
Ia juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat turun tangan untuk mengatasi utang berkepanjangan yang ia harapkan bisa membuat pemerintahan menjadi sehat.
Lebih jauh Hasrullah mengungkapkan, media memiliki peran vital dalam mengawal permasalahan ini.
“Peran media harus terus memberitakan, menginvestigasi apa penyebabnya dan diminta ke pihak terkait. Baik itu gubernur, atau penjabat gubernur yang sementara berjabat. Apa alasan utamanya dan apa solusi terbaiknya,” ucap Hasrullah.
“Inikan utang berkepanjangan. Jadi saya menganggap perlu kejelasan yang tegas dan keterbukaan dimana letak akar masalahnya,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel, Salehuddin mengungkapkan, pada Jumat 27 Desember 2024 lalu, utang Pemprov Sulsel tersisa 49 miliar.
Ia menyampaikan, terkait DBH akan dianggarkan hingga 16 bulan.
“Tahun depan (2025) kita anggarkan sampai 16 bulan. 9 bulan utang tahun ini, tahun depan harusnya kalau normal 18 bulan baru selesai, tapi kita cuma anggarkan 16 bulan. Sisanya dianggarkan lagi 2026 baru selesai semuanya” ujar Salehuddin.
