KabarMakassar.com — Peringati hari tani, Ratusan orang yang tergabung dari Aliansi Rakyat Anti Monopoli Tanah menggelar aksi unjuk rasa peringatan Hari Tani Nasional di depan Kantor DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel), Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Selasa (24/09).
Dari pantauan KabarMakassar.com ribuan massa datang dengan menggunakan kurang lebih 3 mobil truk, 9 mobil bak terbuka, dan 5 mobil angkutan umum, serta puluhan motor.
“Aksi ini berangkat dari masalah atau situasi agraria di Sulsel, termasuk dalam hal soal bagaiman ketimpangan kepemilikan lahan dan pengrusakan tanah-tanah di Sulsel,” kata Ketua Badan Eksekutif Komunitas SP Angin Mammiri Sulsel, Suryani kepada KabarMakassar.com di lokasi.
Menurut Suryani, bahwa ketimpangan ini tidak hanya terjadi pada rakyat dengan korporasi ataupun perusahaan, tetapi juga ketimpangan kepemilikan tanah antara laki-laki dan perempuan.
“Itulah kenapa perempuan di Takalar dengan perempuan yang ada di pesisir, perempuan yang ada di daerah lain, sama-sama turun hari ini untuk menyampaikan hal itu, bahwa bagaimana kemudian negara berkomitmen betul-betul mewujudkan reforma agraria sejati yang adil gender antara laki-laki dan perempuan,” terangnya.
Dalam aksi unjuk rasa Memperingati Hari Tani ini, Suryani menyebutkan bahwa aliansi ini tergabung dari sekelompok petani, nelayan, komunitas, masyarakat sipil, serta sejumlah mahasiswa.
“Hari ini bersatu untuk menyuarakan situasi demokrasi saat ini yang tidak baik-baik saja. Yang juga memperjuangkan kedaulatan rakyat atas tanah-tanah dan ruang-ruang hidup mereka,” ujarnya.
Lebih lanjut, Suryani mengatakan karena momentum Hari Tani bertepatan dengan pelantikan anggota DPRD Sulsel, maka ia berharap perwakilan rakyat yang baru dilantik dapa melihat situasi konflik agraria di Sulsel.
“Hanya kebetulan dengan pelantikan DPRD, tetapi harapannya mereka DPRD yang terpilih dan dilantik itu, bisa betul-betul melihat situasi konflik agraria yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya konflik perkebunan skala besar yang terjadi,” harapnya.
Berikut deratan tuntutan dari Aliansi Gerakan Rakyat Anti Monopoli Tanah, yaitu
1. Laksanakan Reforma Agraria Sejati dan Bangun Industri Nasional
2. Tolak dan Lawan Perpanjangan HGU PTPN I Regional & Takalar
3. Tolak dan lawan Pembaharuan HGU PT.
4. Lonsum Bulukumba Tolak Pembangunan dan Perluasan MNP
5. Hapus Zona Tambang Pasir Laut dan Reklamasi dari Perda RTRW Sulsel
6. Tolak Reklamasi Pulau Lae-lae
7. Lawan Penggusuran Barabaraya, Beroangin, Ujung Tanah, Pedagang Pintu O UH, dan Tanjung Alang
8. Tolak JUPK PT. Vale Luwu Timur dan KK PT. Masmindo Dwi Area kabupaten Luwu
9. Hentikan Kriminalisasi dan Represifitas Gerakan Rakyat
10. Cabut UV Cipta Kerja dan Seluruh Aturan Turunannya (Bank Tanah, HPL, dllnya)
11. Tolak Pembangunan Geothermal serta Proyek Energi dan Solusi Palsu Krisis Iklim
12. Sahkan RUU tentang Masyarakat Adat dan RUU PPRT
13. Cabut PP 26 tentang Pemanfaatan Sedimentasi Laut
14. Usut tuntas dan Tangkap Para Mafia Tanah
15. Tolak RUU Penyiaran
16. Cabut Permendikbud No. 2 tahun 2024
17. Wujudkan Perda Ketenagakerjaan di Sulsel
18. Cabut SK Skorsing dan SE di Kampus UINAM
19. Wujudkan Pendidikan Gratis, Ilmiah, Demokratis, dan Mengabdi pada Rakyat
Sementara, Aliansi Rakyat Anti Monopoli Tanah ini, tergabung dari sejumlah kelompok diantaranya, KPA SS, AGRA Sulsel, PPSS, SP AM, SPSS, LBH Makassar, BPAN, dan Walhi Sulsel.
Kemudian dari kelompok petani dan melayankan diantaranya, Petani Polongbangkeng Takalar, Nelayan dan Warga Pulau Lae-Lae, Perempuan Pesisir Tallo-Buloa.
Selanjutnya ada, Jurnal Celebes, FNKSDA, Kontras Sulawesi, Fosis UMI Komunal, FMN Makassar, SMI, PMBI, BEM FIP UNM, BEM Faperta UH, HMPS Pend. Ekonomi UNM, BEM FISH UNM, BEM FMIPA UNM, BEM UNM, BEM FEB UNM, BEM Kehutanan UH, dan BEM Ekonomi.
