KabarMakassar.com — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) memberikan jawaban resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sulsel terkait Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Jawaban tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi dalam rapat paripurna DPRD Sulsel, Senin (08/09).
Menjawab pandangan Fraksi Nasdem terkait pendapatan daerah, pemerintah menegaskan tidak akan menambah beban masyarakat.
Intensifikasi akan ditempuh melalui digitalisasi layanan, integrasi data pajak, dan optimalisasi aset. Strategi ini juga menjawab pertanyaan serupa dari Fraksi Harapan.
Untuk belanja daerah yang dipertanyakan Fraksi Gerindra, pemerintah menekankan komitmen membatasi belanja seremonial dan penunjang. Alokasi diarahkan ke sektor prioritas yang langsung dirasakan publik.
“Ruang fiskal kita manfaatkan seoptimal mungkin demi layanan masyarakat,” ujar Fatmawati.
Sektor pendidikan turut menjadi sorotan. Menanggapi Fraksi Gerindra, Demokrat, dan lainnya, pemerintah menjelaskan program peningkatan kualitas guru, rehabilitasi sekolah, pengadaan alat praktik, serta bantuan seragam bagi siswa kurang mampu. Forum masyarakat peduli pendidikan juga diperkuat agar masyarakat terlibat dalam pengawasan.
Di bidang kesehatan, pemerintah menjawab pertanyaan fraksi tentang pelayanan di wilayah 3T. Layanan kesehatan bergerak dengan dokter spesialis, bidan, farmasi, hingga tenaga gizi sudah berjalan. Dua rumah sakit regional juga sedang dipersiapkan untuk memudahkan akses warga terpencil.
Untuk infrastruktur, Fatmawati menjelaskan upaya penanganan banjir di kawasan Mamminasata, termasuk normalisasi sungai, serta peluncuran transportasi massal Trans Sulsel. Sejak beroperasi Juli 2025, layanan ini sudah digunakan 110 ribu penumpang hingga akhir Agustus.
Fraksi PPP menyoroti target pendapatan daerah sebesar Rp10,4 triliun yang dinilai terlalu optimis. Pemerintah menjawab dengan strategi penagihan kendaraan tidak daftar ulang, integrasi data wajib pajak, dan pengawasan berbasis digital.
“Target itu bukan sekadar harapan, melainkan disertai langkah implementatif,” tegas Fatmawati.
Fraksi Golkar menekankan pentingnya strategi berkelanjutan. Pemerintah memaparkan bahwa digitalisasi transaksi pajak daerah sudah mencapai 100 persen non-tunai, memberi transparansi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
Fraksi PKS menyoroti kenaikan target pajak kendaraan bermotor dan turunnya pajak BBNKB akibat tren kendaraan listrik. Pemerintah menyiapkan regulasi adaptif serta pengawasan lapangan.
“Kami realistis, tapi tetap optimis dengan langkah antisipatif,” jelas Fatmawati.
Dalam menjawab Fraksi Demokrat, pemerintah menguraikan PAD 2025 sebesar Rp5,57 triliun yang bersumber dari pajak daerah, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Optimalisasi BUMD juga menjadi strategi penting.
Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan soal stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik. Pemerintah menegaskan program prioritas tetap berjalan dengan sinergi lintas pemangku kepentingan.
“Kami optimis Sulsel bisa bangkit dengan kerja sama semua pihak,” ujar Fatmawati.
Jawaban juga mencakup isu beasiswa yang disesuaikan dari Rp25 miliar menjadi Rp5 miliar agar lebih tepat sasaran, penataan tenaga honorer melalui pengangkatan PPPK hingga lebih dari 10 ribu orang, serta alokasi BTT Rp49,5 miliar untuk kesiapsiagaan bencana.
Menutup pembacaan jawaban, Fatmawati menegaskan komitmen pemerintah terhadap transparansi, efisiensi, dan keadilan dalam APBD Perubahan 2025.
“Setiap rupiah anggaran harus memberi manfaat nyata bagi rakyat Sulawesi Selatan,” tegasnya.
