KabarSelatan.id – Seleksi pemilihan Pj Bupati Jeneponto yang saat ini tengah bergulir di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia memunculkan pro dan kontra dikalangan publik.
Kontroversi tersebut ditandai setelah Risnandar Mahiwa menerima DIPA 2024 dari Mendagri Tito Karnavian beberapa waktu lalu.
Pasca penyerahan itu pun, Risnandar Mahiwa digadang-gadang menjadi calon terkuat sebagai Pj Bupati Jeneponto mengalahkan Jayadi Nas sebagai kompetitornya.
Setelah nama Risnandar mencuat kepermukaan, gelombang penolakan pun terjadi lantaran Pria kelahiran Luwu Banggai, Sulawesi Tengah ini bukanlah asli orang pribumi. Akan tetapi tak sedikit pula ada yang menerima kehadiran Risnandar.
Menanggapi hal itu, Ketua PP Muhammadiyah Jeneponto, Syahrir Sarea mengatakan, persoalan ini merupakan urusan Pemerintah pusat setelah meminta usulan Pemerintah Daerah dan Provinsi.
Namun, apabila keputusan ini benar-benar terjadi maka akan menimbulkan pro dan Kontra di berbagai kalangan masyarakat.
"Sebagai Putra daerah, tentu Saya sangat-sangat berharap ke Pemerintah Pusat agar yang menjadi Pj Jeneponto harus Putra Daerah, kalau pun itu bersyarat," ujarnya kepada Kabarselatan.id, Jumat (08/12) malam.
Secara gamblang, Syahrir Sarea menyebut bahwa apabila Pj Bupati dijabat oleh Putra Daerah maka lintas komunikasi antara lini dapat berjalan secara balance (berimbang).
Alasannya, sangat dinamis karena saling mampu mengetahui bagaimana media komunikasi yang harusnya dilakukan Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Kecamatan hingga ke tingkat Desa.
Sedangkan bagi Pj Bupati luar, harus bekerja lebih ekstra lagi karena butuh adaptasi terlebih dahulu untuk melakukan sosialisasi dan interaksi pra kondisi.
"Tentunya, Pj yang baru diluar daerah ini harus mendapatkan resume, bagaimana kira-kira situasi dan kondisi Kabupaten Jeneponto secara umum mengingat kita sudah minus 70 hari lagi untuk pemilu, tentunya untuk lebih menetralisir kondisi dan butuh sedikit waktu untuk mendeminisasi persoalan-persoalan yang ada," cetus Syahrir Sarea.
Meski begitu, Syahrir Sarea menyebut sebagai pemuda dan negarawan hari ini, Kami tetap menghargai keputusan ini dan semua pihak juga harus legowo.
"Kami yakin Pemerintah sebagai Ulil Amri hari ini juga merasa yakin karena memberikan yang terbaik untuk kepentingan daerah ini," lanjutnya.
Apalagi, ada momentum besar yang akan dihadapi di bulan Februari dan November di tahun 2024 mendatang. Dimana kontestasi Pemilu, Pilkada dan Pilgub akan dilaksanakan sehingga netralitas tetap terjaga dengan baik dan Pj Bupati baru dapat menghadirkan Pemilu yang bermartabat.
