KabarMakassar.com — Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), meminta masing-masing pemerintah kabupaten di wilayahnya untuk mempresentasikan program kerja yang direncanakan untuk tahun 2026.
Dalam rapat koordinasi bersama Bupati dan Wakil Bupati serta Ketua DPRD Kabupaten se-Sulbar di kantor Gubernur yang dipimpinnya, SDK mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulbar akan mengalokasikan dana minimal Rp50 miliar untuk setiap kabupaten pada tahun anggaran 2026.
Hal ini disampaikannya sebagai bagian dari upaya penyelarasan visi-misi pemerintahan SDK-JSM, serta merespons efisiensi anggaran yang tengah dilakukan.
“Kami beranggapan atau mempunyai paradigma bahwa provinsi itu tidak mempunyai wilayah, tapi yang punya wilayah itu kabupaten,” kata Suhardi Duka (SDK) usai memimpin rakor, Kamis (24/04).
Ia mengatakan kerjasama antara provinsi dan kabupaten itu mutlak, apalagi dalam kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Sulbar memiliki misi membangun kabupaten secara merata.
“Rancangan kami di tahun 2026 akan kita bisa alokasikan anggaran minimal Rp 50 miliar setiap kabupaten. Makanya akan ada Musrembang pada tanggal 29 April 2025 mendatang,” tambahnya.
Dengan demikian, sebelum ada musrembang maka dipanggil masing-masing Pemkab untuk rakor.
“Tadi para Bupati sudah menyampaikan dan memasukkan programnya. Semua programnya bagus karena ada infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pertanian, ketahanan pangan dan lain-lainnya,” ungkapnya.
Namun, saat tadi ada penganggarannya lebih dari Rp 50 miliar sesuai pagu disiapkan Pemprov Sulbar.
“Itu wajar, karena pada nantinya akan kita diskusikan di Bappeda untuk menyesuaikan. Kita harap PAD kita naik dan biaya transfer dari pusat juga normal,” ujarnya.
Sehingga, tidak sama seperti sebelumnya ada efesiensi anggaran, karena Pemprov Sulbar tidak bisa menganggarkan jika ada efesiensi dari pusat.
“Pasti kita monitoring dan pengawasan nanti penggunaan anggarannya. Karena adanya anggaran itu kita kerjakan provinsi dan ada juga Pemkab usulkan, makanya akan di BKK kan,” tandasnya.
