KabarMakassar.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar, melaksanakan giat terkait simulasi pemeriksaan kesehatan (Rikkes) di Rumah Sakit (RS) Universitas Hasanuddin (Unhas), dengan melibatkan pihak keamanan.
Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, Abdi Goncing menagatakan simulasi Rikkes ini, bertujuan untuk memastikan kelancaran pemeriksaan kesehatan sebagai salah satu syarat pendaftaran bakal calon Wali Kota Makassar dan Wakil Wali Kota Makassar.
“Untuk Rikkes akan dilaksanakan sehari setelah paslon melakukan pendaftaran. Jadwal pendaftaran paslon sendiri dimulai 27 september 2024 sampai 29 september 2024,” kata Abdi kepada KabarMakassar.com saat dikonfirmasi, Minggu (25/08).
Sementara itu, Ketua KPU Makassar, Muhammad Yasir Arafat menyebutkan bahwa setelah simulasi Rikkes, maka akan dilanjut dengan simulasi penerimaan pendaftaran calon di kantor KPU Makassar.
“25 Agustus 2024, pukul 10.30 Wita, akan dilaksanakan simulasi Rikkes di Rumah Sakit Unhas dengan pihak keamanan. Selanjutnya, 26 Agustus 2024, pukul 10.00 Wita, akan dilaksanakan simulasi penerimaan pendaftaran calon di kantor KPU Kota Makassar,” kata Yasir dalam keterangan tertulisnya.
Sebelumnya diberitakan, KPU Makassar bakal membuka pendaftaran bakal calon Wali Kota Makassar dan Wakil Wali Kota Makassar pada 27 hingga 19 Agustus 2024. Dalam pendaftaran bakal calon ini, sejumlah syarat harus di penuhi salah satunya pemeriksaan kesehatan (Rikkes).
Yasir mengatakan bahwa pihaknya telah menerima 3 rekomendasi rumah sakit dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Makassar, yang bakal menjadi lokasi pemeriksaan bakal calon.
“Kami insya Allah besok berpleno terkait 3 rekomendasi rumah sakit yang diberikan Dinas Kesehatan yang saya sebutkan tadi, yang pertama itu rumah sakit Wahidin, yang kedua rumah sakit Unhas, yang ketiga itu rumah sakit tajuddin,” ujar Yasir kepada wartawan disalah satu hotel di Makassar, Minggu (18/08) pekan lalu.
Dikatakan Yasir bahwa sesuai dengan peraturan PKPU nomor 8 tahun 2024 terkait item-item pemeriksaan untuk bakal calon kepala daerah, sehingga untuk pemeriksaan kesehatan dikordinasikan pada Dinkes Makassar untuk rekomendasi rumah sakit.
“Untuk saat ini, Pilkada kami berkordinasi nya itu dengan Dinkes dengan terbitnya KPT 1090 tentang item-item pemeriksaan, jadi kami menyerahkan item-item pemeriksaan itu kepada Dinkes untuk memperivikasi rumah sakit mana saja yang dapat mengcover item-item pemeriksaan tersebut,” jelasnya.
Dalam pemeriksaan bakal calon kepala daerah (Cakada), Yasir menyebut ada 20 kritereria yang harus dipenuhi oleh Cakada tersebut untuk ikut dalam Pilkada serentak nantinya.
“Ada 20 pemeriksaan, 18 jiwa dan fisik, 2 itu narkoba,” rincinya.
Sementar untuk kriteria rumah sakit yang akan dipilih untuk pemeriksaan kesehatan pada Cakada nanti, kata Yasir bahwa itu sesuai dengan ketersediaan alat pada 20 kriteria yang ditentukan.
“Kriteria utama itu sesuai KTP 1090 itu harus memenuhi 20 unsur itu. Ketersediaan alat misalnya 20 itu kaya pemeriksaan jiwa psikologi MRA, NCU, saya kurang hapal, tapi yang penting itu 18 jiwa dan fisik dua itu terkait narkoba,” tuturnya.
Tak hanya itu, pihak KPU Makassar juga telah berkoordinasi kepada Badan Narkotika Nasioanl Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk tes bebas narkoba pada Cakada
“Dan kami juga bekerjasama dengan BNN provinsi wilayah untuk pemeriksaan narkoba,” tandasnya.
