KabarMakassar.com — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulsel Sulbar bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulsel dan BPS Provinsi Sulbar kembali menggelar Pelatihan Petugas Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025.
Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang literasi dan inklusi keuangan guna mendukung pengambilan kebijakan berbasis data.
Pelatihan dilaksanakan selama tiga hari, 28-30 November 2024, di dua lokasi: Kota Makassar untuk wilayah Sulawesi Selatan dan Mamuju untuk Sulawesi Barat.
Acara ini diikuti oleh puluhan peserta yang akan bertugas sebagai Petugas Pendata Lapangan dan Petugas Pengawas Lapangan di berbagai daerah.
Dalam sambutannya di Makassar, Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Sulsel Sulbar, Budi Susetiyo, menekankan pentingnya SNLIK 2025 sebagai sarana memetakan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia.
“Survei ini bertujuan untuk mengukur indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat umum di 34 provinsi dengan target responden berusia 15-79 tahun,” ungkap Budi.
SNLIK juga menjadi alat evaluasi terhadap efektivitas program edukasi keuangan yang selama ini dilakukan. Hasil survei akan digunakan untuk merancang program literasi keuangan yang lebih terarah dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Kepala BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Aryanto, menyoroti pentingnya survei ini di tengah perkembangan teknologi yang kian pesat.
“Kemajuan teknologi menghadirkan arus informasi yang besar, sehingga kita perlu mengetahui sejauh mana masyarakat mampu memahami dan memanfaatkan informasi keuangan,” ujarnya.
Pelatihan di Sulsel diikuti oleh 18 peserta dari Kabupaten Maros, Bulukumba, Wajo, dan Luwu Timur. Sementara itu, pelatihan di Mamuju untuk wilayah Sulawesi Barat melibatkan delapan peserta.
Dalam sambutannya di Mamuju, Kasubag PEPK OJK Sulselbar, Stella Matitaputty, menekankan pentingnya hasil survei untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui akses keuangan yang lebih luas.
Hasil SNLIK sebelumnya, yakni tahun 2024, mencatat indeks literasi keuangan nasional sebesar 65,43 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 75,02 persen.
Selain itu, survei juga mencatat indeks literasi keuangan syariah sebesar 39,11 persen, sementara inklusi keuangan syariah hanya 12,88 persen. Data tersebut menjadi pijakan penting untuk mengukur kemajuan keuangan masyarakat di Indonesia.
Dengan pelatihan ini, diharapkan SNLIK 2025 dapat menghasilkan data yang lebih akurat dan relevan untuk mendukung perencanaan kebijakan inklusi keuangan yang efektif.
