KabarMakassar.com — Sebanyak 2.207 anak di Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan tercatat belum bersekolah atau tidak memiliki pendidikan.
Hal ini berdasarkan laporan yang dipaparkan oleh Kepala Bappeda Jeneponto, Alfian Afandy Syam di hadapan Bupati Paris Yasir dan Wabup Islam Iskandar pada sesi Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS) di Ruang Tamarunang Bappeda Jeneponto, pada Jumat (11/04).
Dalam laporannya, Alfian merinci bahwa sebaran anak tidak sekolah berasal dari 6 kecamatan dari 11 kecamatan di Kabupaten Jeneponto.
“Terbanyak berasal dari Kecamatan Bangkala Barat sebanyak 812 anak, Bangkala sebanyak 494 anak, Bontoramba 431 anak, Binamu 411 anak dan Kelara 59 anak,” kata Alfian.
Agar masalah pelik ini dapat terselesaikan, Alfian mendorong program PPATS ini harus memiliki dua sasaran utama yakni, meningkatkan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.
Menurutnya dia, dua indikator ini akan menjadi bagian penting dalam penentuan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di sektor pendidikan.
Menanggapi hal itu, Bupati Jeneponto, Paris Yasir menegaskan bahwa persoalan anak tidak sekolah bukan semata-mata tanggung jawab Dinas Pendidikan, melainkan menjadi tugas bersama seluruh elemen pemerintah.
“Setelah data dan masalahnya jelas, tanggung jawab ini kita serahkan kepada para guru dan kepala sekolah. Pendekatan dilakukan dengan metode Sisir, Identifikasi, Registrasi, Advokasi, Bantu, dan Intervensi,” jelasnya.
Senada dengan hal itu, Wakil Bupati Jeneponto, Islam Iskandar juga ingin mendorong pelibatan lintas sektor dalam intervensi.
Bahkan, Islam mengusulkan pembentukan peran pengasuh di setiap kecamatan.
“Kita bentuk pengasuh, bukan dalam arti membebani anggaran, tapi sebagai figur yang mengasuh anak-anak tidak sekolah agar mau kembali bersekolah. Pengasuh ini bertugas mendata kebutuhan mereka, melakukan pendekatan, dan melaporkan ke Satgas PPATS untuk segera ditindaklanjuti,” ungkapnya.
Rapat Koordinasi ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk membentuk sinergi antar instansi pemerintah, satuan pendidikan, dan masyarakat dalam menuntaskan persoalan PPATS secara berkelanjutan, demi kemajuan pendidikan dan pembangunan manusia di Kabupaten Jeneponto.
Turut hadir dalam rapat tersebut, Kepala Dinas Dukcapil dr. Mustaufiq, Kepala Dinas Pendidikan Uskar Baso, Sekretaris Dinas PMD Supriadi Mallarangang, beberapa camat, kepala kelurahan, serta perwakilan desa se-Kabupaten Jeneponto.
