KabarMakassar.com — Aksi pembusuran di Kabupaten Bantaeng menjadi momok menakutkan bagi warga setempat. Insiden ini kerap terjadi dan telah memakan korban, termasuk warga yang tidak memiliki hubungan konflik dengan pelaku.
Warga mendesak pemerintah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) segera mencari solusi konkret untuk menghentikan aksi tersebut.
Salah satu korban terbaru adalah Asrul (24), warga Jalan Ratulangi, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng. Peristiwa nahas menimpanya pada Sabtu (11/01) malam saat ia keluar rumah mencari makan di kawasan Pantai Seruni Bantaeng.
Ketika melewati Jalan Sungai Calendu sekitar pukul 21.15 WITA, ia merasakan sesuatu tertancap di punggung kirinya. Ternyata, itu adalah anak panah.
Kejadian serupa juga menimpa Andra (17), seorang remaja yang menjadi korban busur di Jalan Ketela, Kelurahan Tappanjeng, pada Minggu (05/01).
Peristiwa terjadi sekitar pukul 00.52 WITA, saat Andra berada di kawasan pasar lama. Anak panah mengenai bibirnya hingga menembus pipi kiri.
Pembusuran ini dilaporkan terjadi hampir setiap pekan, terutama menargetkan warga yang beraktivitas malam hari. Ramlin, seorang warga Bantaeng, mengaku resah dengan aksi teror yang seolah tiada henti ini.
“Pelakunya sudah ditangkap, tapi tidak lama dilepas lagi, jadi tidak memberikan efek jera. Pemerintah harus segera mencari solusi,” ujar Ramlin.
Ia menyoroti pentingnya pembinaan bagi pelaku, terutama jika mereka masih di bawah umur. Ramlin menyebutkan bahwa sebagai kabupaten layak anak, Bantaeng seharusnya memiliki fasilitas untuk menangani anak yang terlibat kasus hukum.
“Seharusnya fasilitas untuk anak sudah ada, jadi jika ada anak yang terjerat kasus hukum, dan polisi tidak bisa memproses, pemerintah harus mengambil dan mengurus serta melakukan pembinaan. Agar anak ini tidak kembali ke dunia kriminal,” kata dia.
Selain itu, pihaknya telah mengajukan surat kepada DPRD Bantaeng untuk mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi dengan Forkopimda, guna menemukan solusi bersama.
Ramlin menegaskan bahwa solusi ini mendesak karena korban pembusuran tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
“Kami berharap melalui RDP nanti akan lahir peraturan baru atau Perbub yang efektif mengatasi masalah ini,” pungkasnya.
Pj Bupati Bantaeng, Andi Abubakar, bersama Forkopimda telah merespons maraknya pembusuran ini. Mereka meminta Dinas Pemerintahan Desa dan Perlindungan Anak mengimplementasikan Perda tentang Kamtibmas, salah satunya melalui patroli keamanan sekolah.
Andi Abubakar juga mengimbau orang tua agar lebih aktif mengawasi anak-anak di lingkungan masing-masing. Selain itu, warga telah mengajukan surat kepada DPRD Bantaeng untuk mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi dengan Forkopimda, guna menemukan solusi bersama.
