KabarMakassar.com — Kota Makassar berhasil mempertahankan predikat WTP selama tiga tahun berturut-turut untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021, 2022, dan 2023. Sebelumnya, Pemkot Makassar hanya meraih Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPD TA 2020.
Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto menyatakan bahwa ekonomi Kota Makassar tumbuh positif meski di tengah tantangan global.
“Ekonomi Kota Makassar tumbuh 5,31% di tahun 2023, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,05% dan Sulawesi Selatan sebesar 4,51%,” singkat Danny Pomanto.
Diketahui, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, turut menghadiri acara penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 yang digelar di Jakarta Convention Center, Senin (08/07).
Acara tersebut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma’ruf Amin, para menteri Kabinet Indonesia Maju, serta seluruh gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan ini, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mengusung tema ‘Menguatkan Pondasi Keuangan Negara Menuju Indonesia Emas 2045’. LHP LKPP dan IHPS II TA 2023 diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI, Isma Yatun, kepada Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi mengapresiasi kerja BPK RI yang terus meningkatkan profesionalismenya dalam pemeriksaan keuangan negara.
“Saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada BPK RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dengan baik,” ujar Presiden Jokowi.
Namun, Presiden Jokowi juga mengingatkan bahwa predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukanlah sebuah prestasi, melainkan kewajiban pemerintah dalam mengelola APBN dan APBD secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Ini adalah kewajiban menjalankan APBN/APBD secara baik, serta kewajiban mempertanggungjawabkan secara baik pula,” tuturnya.
Presiden Jokowi juga membahas kondisi ekonomi global yang sedang bergejolak dengan pertumbuhan yang melambat, diperkirakan hanya 3,2% tahun ini. Namun, ia menyatakan rasa syukurnya atas stabilitas ekonomi dan politik Indonesia, yang masih mampu mencatat pertumbuhan di atas 5%. Pada kuartal pertama tahun ini, ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% dengan inflasi yang terjaga.
“Alhamdulillah, ini patut kita syukuri. Ekonomi kita tetap tumbuh di atas 5%. Kita tahu di kuartal pertama tahun ini ekonomi kita tumbuh 5,11%, inflasi kita tetap terjaga,” ungkap Presiden Jokowi.
Presiden juga menyoroti pentingnya pertemuan rutin antara Bank Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri dengan kepala daerah untuk menjaga inflasi di setiap daerah serta pelaksanaan pemilu yang berjalan dengan baik.
Hal ini, menurutnya, menjadi modal dasar dalam menjalankan sistem pemerintahan. Meski begitu, Presiden Jokowi mendorong jajarannya agar tetap lincah, cepat, dan taktis untuk bisa bersaing dengan negara lain.
“Kita harus mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun. Oleh karena itu, akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang,” katanya.
