-->
KabarMakassar.com — Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat komitmennya dalam program kependudukan dan keluarga berencana.
Dalam audiensi yang digelar pada Jumat (21/03) kemarin, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Selatan menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Alokasi Khusus (DAK) 2026 sekaligus membahas persiapan Hari Keluarga Nasional (Harganas) 2025.
Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel, Shodiqin, menyampaikan bahwa Kota Makassar telah menunjukkan progres positif dalam pengelolaan program KB dan penanganan stunting.
Ia mengungkapkan bahwa serapan anggaran DAK KB Sulsel, termasuk Makassar, telah mencapai 95 persen dari pagu Rp12 miliar.
“Program KB di Sulsel, khususnya Makassar, berjalan dengan baik. Serapan anggaran mencapai 95 persen, menunjukkan efektivitas pelaksanaannya,” ujar Shodiqin, Jumat (21/03).
Dalam pertemuan ini, BKKBN Sulsel secara resmi menyerahkan DIPA DAK KB tahun 2026 untuk Kota Makassar, dengan nilai mencapai Rp11 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk operasional pelayanan KB dan program penanganan stunting.
“Kami menyerahkan DIPA DAK KB 2026 sebesar Rp11 miliar. Dana ini akan dimanfaatkan untuk meningkatkan layanan KB dan mengoptimalkan program penanganan stunting di Makassar,” tambahnya.
Selain membahas alokasi anggaran, BKKBN juga mengajukan permohonan dukungan dari Pemkot Makassar terkait pelaksanaan Harganas 2025 tingkat provinsi.
Meskipun perayaan secara nasional akan dilakukan secara virtual sesuai arahan Presiden, BKKBN Sulsel berencana menjadikan Makassar sebagai tuan rumah perayaan tingkat provinsi dengan konsep sederhana namun tetap melibatkan masyarakat.
“Kami mengusulkan Makassar sebagai tuan rumah Harganas 2025 tingkat provinsi. Konsepnya sederhana, tapi tetap mengundang partisipasi masyarakat luas. Kami juga berencana menghadirkan Menteri dalam kegiatan ini,” jelas Shodiqin.
Menanggapi hal ini, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyatakan dukungannya terhadap program-program BKKBN, terutama dalam penanganan stunting dan penyelenggaraan Harganas.
Ia menegaskan bahwa koordinasi dengan berbagai pihak akan diperkuat, termasuk melibatkan Wakil Wali Kota dan TP PKK dalam implementasi program.
“Kami akan mengerahkan seluruh stakeholder untuk mendukung program BKKBN. Wakil Wali Kota dan TP PKK akan berperan aktif dalam menangani program-program seperti stunting,” kata Munafri.
Ia juga menekankan pentingnya validitas data sasaran agar intervensi yang dilakukan lebih tepat sasaran. Untuk persiapan Harganas tingkat provinsi, Munafri menyebutkan bahwa Pemkot Makassar akan berkoordinasi dengan Dinas KB untuk mengatur pelaksanaan acara, dengan kemungkinan lokasi di Lapangan Karebosi.
“Data harus valid, by name by address, agar intervensi tepat sasaran. Untuk Harganas, nanti akan kami koordinasikan dengan Dinas KB. Lapangan Karebosi bisa menjadi opsi tempat pelaksanaan,” pungkasnya.
