KabarSelatan.id — Komisi IV DPRD Jeneponto sambangi Dinas Kesehatan Pemprov Sulawesi Selatan dalam agenda Kunjungan kerja (Kunker), Jumat (24/6).
Anggota DPRD Jeneponto Awaluddin Sinring menjelaskan kunker ini meminta klarifikasi tentang pelaksanaan tugas pokok Dinas Kesehatan provinsi terhadap Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto. terkait percepatan penanganan stunting bidang kesehatan dan Gizi.
"Kami melakukan pengawasan dan memantau perkembangan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan yang telah menurunkan Tim Pendamping Gizi di 10 titik,"jelasnya.
Dimana 10 titik itu, kami ingin pantau dan mengawasi dimana lokasinya lantaran program tersebut adalah usulan dari Pemerintah Kabupaten Jeneponto.
"Karena pemkab jeneponto menganggap 10 titik tersebut adalah wilayah yang memiliki tingkat stunting yang paling tinggi,"terang Ketua Badan Kehormatan DPRD itu.
Disamping itu, Pemkab Jeneponto juga diketahui memberikan bantuan komsumsi makanan tambahan bagi penderita stunting.
"Pemkab juga mengalokasikan bahan makanan tambahan (BMT) berupa biskuit bagi bayi penderita stunting,"bebernya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Jeneponto Kaharuddin Gau meminta kejelasan kepada Dinkes Provinsi terkait program yang diusulkan Pemkab Jeneponto.
"Ya, kami menganggap itu perlu memang ada kita cari data dulu. Ternyata data yang ada di provinsi mengatakan bahwa itu data valid,"ucapnya.
Sehingga itu, kami meminta sebagai mitra pemerintah. Khususnya komisi IV ingin melihat program stunting ini dapat dipangkas.
"Saya pikir gampang- gampang susah pak, tapi tidak susah-susah gampang. Karena yah bisa saja kalau memang semua OPD itu bekerja baik Bappeda, PU, BKKBN, BP3A, Dinas kesehatan, itu semua satu kata satu meja dan bekerja sama, saya yakin minimal mencegah,"pinta Kaharuddin.
Bahkan Kaharuddin menegaskan kepada Dinas BKKBN dan Dinas Kesehatan agar melakukan pencegahan stunting sedini mungkin.
"Itu semua akan terukur. Tapi jika semuanya cuma diatas kertas, jangan bermimpi stunting akan turun, bahkan bisa semakin naik," tegas Kaharuddin.
Salah satu perumpamaan yang dapat diperhatikan oleh dinas terkait.
"Contoh saja satu lopos , umpamanya ada lopos , daerahnya tidak ada air bersihnya, bagaimana fungsinya PU disini. Jalan kesana kurang bagus, minimal ini. Artinya begini pak , bisa saja orang kalau memang ada warga kita yang tinggalnya itu sudah aksesnya untuk kendaraan beli sayur mayur agak sulit, bagaimana kita perhatikan,"tambanya.
Tidak usah aspal, minimal orang bisa jalan kaki kesana, bisa naik motor kesana itu sebagian kecil. Terus ini daya tarik juga anak- anak untuk mengkonsumsi makanan tambahan apakah memang baik, apakah memang besar untuk daya tarik makannya,"sambung Kaharuddin.
Ia menuturkan jika kami mengantisipasi pemkab Jeneponto hanya saja bisa menggelontorkan makanan tambahan saja.
"Tetapi anak-anak kita tidak makan karena apa, kurangnya mungkin bisa saja perhatian atau sosialisasi baik pemerintah desa, dalam hal ini PKKnya maupun PKK kabupaten, maupun BKKBN maupun dinas kesehatan, puskesmas semuanya itu harus ada sosialisasi,"tuturnya.
Jadi kami meminta kepada pemerintah agar hal ini dapat diperhatikan oleh pihak terkait.
"Bagaimana sebenarnya itu bermanfaat bagi orang yang konsumsi makanan tambahan untuk anak-anak bayi kita. Ini pak 23 tahun kedepan kalau banyak stanting orang Jeneponto generasi muda kita pikirkan pak,"pinta Gau panggilan akrabnya.
Untuk itu, sekali lagi kami meminta Pemkab Jeneponto memikirkan generasi pelanjut negeri ini.
"Jangan kita sekarang ini kita pikirkan dirita, kita pikirkan untuk kedepan anak-anak kita. 10, hingga 20 tahun yang akan datang. Dia mau jadi apa kalau dia tidak sehat, bagaimana mau pintar kalau dia kurang gizi,"cetusnya.
Sehingga kami patut mempertanyakan hal ini kepada pemerintah.
" Saya kira pemerintah kerjanya ini mau diperbaiki. Kalau memang harus semua stakeholder itu harus melakukannya. Jangan cuma bicara saja tidak bisa berpikir," harapnya
Bahkan KG kembali menegaskan yang kami khawatirkan Pemerintah hanya bisa mengusulkan anggaran namun tak bisa mengatasi permasalahan ini.
"Nah kita kan DPR bisa saja kalau saudara mengusulkan untuk penambah anggaran untuk penanganan stunting saya pikir kita bisa bicarakan dengan keuangan, bagaimana supaya ini dikasih diberi anggaran. Karena Sangat penting untuk generasi kita kedepan, mau jadi apa anak-anak kita kalau kekurangan gizi, saya kira begitu," pungkasnya.
