kabarbursa.com
kabarbursa.com
News  

KPU Makassar : Tujuh TPS Khusus untuk Pilkada Serentak

KPU Makassar : Tujuh TPS Khusus untuk Pilkada Serentak
Ilustrasi KabarMakassar
banner 468x60

KabarMakassar.com — KPU Makassar, Sulawesi Selatan telah menetapkan daftar pemilih sementara (DPS) untuk Pilwalkot Makassar dan Pilgub dalam kontestasi pilkada serentak 2024 yang dihelat pada 27 Nopember mendatang.

Dimana data pemilih ini merupakan hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi yang digelar di Hotel Claro, pada Sabtu, 10 Agustus kemarin.

Pemprov Sulsel

Rapat pleno dipimpin langsung Ketua KPU Kota Makassar, Andi Muhammad Yasir Arafat, yang didampingi oleh seluruh Komisioner KPU Kota Makassar: Hambaliie (Koordinator Divisi Perencanaan, Data dan Informasi), Muh. Abdi Goncing (Koordinator Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia), dan Sri Wahyuningsih (Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan), dan Sapri (Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan).

Turut hadir dalam rapat ini yaitu Bawaslu Kota Makassar, Forkopimda Kota Makassar, dan PPK Kecamatan se-Kota Makassar.

“Hasil rapat pleno terbuka ini menetapkan jumlah DPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Pilkada Serentak 2024 untuk tingkat Kota Makassar sejumlah 1.040.305,”ujar Abdi Goncing dalam keterangan tertulisnya, Minggu (11/8).

Adapun rinciannya, Laki-laki 503.268 dan Perempuan 537.037 pemilih, yang tersebar di 15 kecamatan, 153 kelurahan, dan 1. 877 TPS. Untuk TPS sendiri, dari total 1877 TPS tersebut, dibagi atas 1.870 TPS reguler dan 7 TPS Khusus. TPS Khusus ini tersebar di beberapa lokasi, yakni: Lapas 2 TPS, Rutan 3 TPS, kampus PIP 1 TPS, dan Perhimpunan Mandiri Kusta (Permata) 1 TPS.

Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Makassar, Dede Arwinsyah memilih walk out dari Rapat Pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada Serentak 2024, yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar.

Walk Outnya Ketua Bawaslu Makassar, bermula ketika Panitia Pengawas Kecamatan (PPK) menyampaikan rekapitulasi jumlah kelurahan, tempat pemungutan suara dan DPS di Rpat Pleno, yang berlangsung disalah satu hotel di Makassar, Sabtu (10/08).

Pemprov Sulsel Lalu, Dede melakukan interupsi pada pemaparan PPK Kecamatan Makassar itu. Ia mengklaim terdapat perbedaan data dari apa yang dipaparkan dan jumlah data yang telah disepakati sebelumnya dalam rapat pra rekapitulasi.

“Ada perbedaan pada tiga kecamatan ini. Sebelum dilanjut, kita bahas dulu kenapa berbeda,” kata Dede di Rapat Pleno tersebut.

Dede menyebut tiga kecamatan yang dianggap ada perbedaan yaitu DPS Kecamatan Mariso, Mamajang dan Makassar. Sehingga pihak Bawaslu meminta KPU Makassar maupun PPK menjelaskan hal yang menyebabkan terjadinya perubahan data tersebut.

“Saya tinggal kemarin malam sampai jam 1, tidak begini data yang kita sepakati,” tutur Dede sembari menunjuk jumlah data yang ditayangkan pada layar tancap.

“Saya tidak mau menghambat rapat pleno teman-teman. Kita kan rapat pra rekap kemarin, data yang dijelaskan sekarang berbeda dari yang tadi malam disepakati,” lanjut Dede.