KabarMakassar.com — Puluhan massa aksi yang tergabung dalam KPPM melakukan aksi unjuk rasa di Jalan Sultan Alauddin, Senin (11/12)
Aksi unjuk rasa ini merupakan bagian dari memperingati hari Hak Asasi Manusia (HAM).
Dalam bentangan spanduk bertuliskan "Selamatkan HAM dan Budaya Korupsi" massa aksi mengecam upaya pemerintah yang tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan kasus HAM dan Korupsi dalam ruang negara.
Jendral Lapangan, Mujahidin mengatakan hingga kini kasus dan konflik HAM di masa lalu tak kunjung diselesaikan oleh negara.
Menurutnya, disamping mandeknya penyelesaian kasus HAM di masa lalu juga terjadi perampasan HAM dengan perampasan ruang hidup dan lahan masyarakat yang dilakukan negara seperti kasus di Rempang.
"Mandeknya kasus pelanggar HAM masa lalu, pemerintah bukannya memprioritaskan untuk menyelasaikan, malah pada kerja kekuasaan pemerintah justru semakin memperparah aktivitas pelanggaran HAM. Masifnya perampasan ruang hidup, juga yg baru-baru ini perampasan lahan masyarakat Rempang, sampai pada penggunaan kekuatan berlebih oleh aparat keamanan terhadap demonstran dan masyarakat sipil ini sudah jelas produk pelanggaram HAM terbanyak justru dilakukan oleh negara", ungkapnya
Selain itu, masa aksi KPPM juga menyampaikan kekecewaan terkait dugaan pelanggaran HAM yg dilakukan oleh PT FIF Grup Makassar kepada salah satu debitur sehingga merenggang nyawa.
Menurutnya, seharusnya pihak OJK memberikan efek jera dengan mencabut izin usaha FIF bukan melindungi perusahan tersebut.
Tak hanya itu, massa aksi juga menyampaikan kekecewaannya terhadap hakim tipikor Makassar yg membebaskan terdakwa dugaan kasus korupsi UPPO di Bulukumba.
Mass aksi menegaskan bahwa Komisi Yudisial harus mengawal kasus tersebut pada sampai proses putusan yg adil dan transparan.
Selang beberapa waktu melakukan aksi unjuk rasa, massa aksi berupaya untuk menutup paksa jalur dan menahan mobil kontainer untuk dijadikan panggung orasi.
Bentrokan pun tak terhindarkan oleh aparat kepolisian dengan masa aksi KPPM.
Mujahidin menyebut momentum hari HAM harusnya dikawal aparat kepolisian dengan lebih mengedepankan tindakan humanis untuk menghadapi massa aksi bukan memberikan tindakan kekerasan terhadap masa aksi.
Adapun tuntutan massa aksi KPPM yakni mengusut tuntas pelanggaran HAM di masa lalu dan menghentikan perampasan ruang hidup serta mewujudkan reformasi agraria.
