KabarMakassar.com — Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Andi Ina Kartika Sari, menunjukkan komitmennya dalam mengawal aspirasi masyarakat Sulsel. Usai melakukan kunjungan kerja dan agenda politik di Jakarta, Andi Ina langsung menemui ratusan pendemo yang memadati kantor DPRD Sulsel tanpa jeda istirahat.
Setibanya di Bandara Sultan Hasanuddin pada sore hari, Andi Ina segera menuju lokasi aksi di DPRD Sulsel. Di sana, ia menemui pendemo dari dua kelompok aksi, yaitu Cabang Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia yang menolak pemotongan tabungan perumahan rakyat (Tapera) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gowa Raya yang membawa tujuh poin tuntutan.
Dalam pertemuan tersebut, Andi Ina menyampaikan komitmennya untuk segera menindaklanjuti tuntutan buruh dan mahasiswa.
“Saya sebagai Ketua DPRD Sulsel mewakili pimpinan dan seluruh anggota DPRD Sulsel menerima semua apa yang disampaikan oleh HMI dan Federasi Serikat Pekerja Transportasi. Semua tuntutan akan kami bawa ke DPR RI sebagai perwakilan kita di Sulawesi Selatan,” katanya di hadapan ratusan pendemo, Senin (10/06).
Sebagai bentuk keseriusan, Andi Ina meminta perwakilan HMI untuk mendampinginya mengantarkan langsung aspirasi tersebut ke pemerintah pusat.
“Saya minta Ketua HMI atau perwakilan satu orang untuk mendampingi saya membawa aspirasi ke DPR RI bersama elemen lain untuk bisa bersama menyampaikan aspirasi dari perwakilan Masyarakat Sulawesi Selatan,” ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Rismawati Kadir Nyampa dari HMI menegaskan komitmen mereka untuk terus mengawal aspirasi rakyat.
“Di bawah kepemimpinan Ketua DPRD Sulsel Andi Ina, telah diperlihatkan keberpihakan kepada rakyat dengan tegas mengajak semua aliansi dan elemen yang memberikan aspirasi untuk dibawa secara khusus ke pemerintah pusat. Semoga kita mampu mengetuk hati pemerintah pusat,” tutupnya.
Dengan aksi nyata ini, Andi Ina Kartika Sari kembali membuktikan dedikasinya dalam memperjuangkan hak dan aspirasi masyarakat Sulawesi Selatan, menunjukkan kepemimpinan yang responsif dan proaktif terhadap kebutuhan rakyat.
