KabarMakassar.com — Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Makassar telah merampungkan Monitoring dan Evaluasi (Monev) untuk Triwulan IV tahun 2024. Hasilnya menunjukkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan serapan anggaran tertinggi, mencapai 98,39 persen.
Kepala BAPPEDA Kota Makassar, Andi Zulkifli, memuji kinerja Kesbangpol yang berhasil memanfaatkan anggarannya dengan sangat baik. “Realisasi Kesbangpol sangat memuaskan, angkanya mencapai 98,39 persen,” ujar Zul, sapaan akrabnya, pada Selasa (21/1) kemarin.
Berdasarkan data Monev, Badan Kesbangpol memiliki alokasi anggaran sebesar Rp101,6 miliar untuk tahun 2024.
Dari jumlah tersebut, hingga akhir tahun, OPD yang dipimpin oleh Andi Bukti Djufrie ini berhasil merealisasikan anggaran hingga Rp100,04 miliar. Bahkan, realisasi fisik anggaran Kesbangpol juga mencapai angka yang sama, yaitu 98,39 persen.
Selain Kesbangpol, beberapa OPD lain juga menunjukkan kinerja anggaran yang baik. “Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) juga mencatatkan realisasi anggaran yang tinggi,” tambah Zul.
BAPPEDA terus berupaya mendorong seluruh OPD di Makassar untuk meningkatkan realisasi anggaran mereka. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan rutin menggelar Monev setiap triwulan.
Menurut Zul, langkah ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada OPD agar target anggaran mereka bisa tercapai tepat waktu.
“Kami selalu mengingatkan OPD untuk mengevaluasi kendala yang mereka hadapi. Misalnya, dalam setiap Monev triwulan, kami diskusikan bersama apa saja yang menjadi hambatan sehingga realisasinya rendah,” jelas Zul.
Zul menekankan pentingnya perencanaan yang matang, terutama untuk proyek-proyek strategis yang membutuhkan alokasi anggaran besar. Menurutnya, perencanaan yang baik tidak hanya akan mempercepat penyelesaian proyek, tetapi juga memastikan efisiensi anggaran.
“OPD harus benar-benar siap, terutama untuk proyek besar. Hal ini mencakup perencanaan, uji kelayakan (feasibility study), dan estimasi waktu pengerjaan yang realistis,” tegas mantan Camat Ujung Pandang tersebut.
Namun, tidak semua OPD mencatatkan performa anggaran yang baik. Berdasarkan data, ada lima OPD yang realisasi anggarannya masih di bawah 75 persen pada Triwulan IV 2024. Dua di antaranya adalah Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Zul menjelaskan, rendahnya realisasi anggaran pada OPD-OPD tersebut disebabkan oleh berbagai kendala, salah satunya penundaan proyek strategis. Sebagai contoh, di DLH Makassar, proyek motor listrik yang awalnya direncanakan dalam APBD Perubahan 2024 tidak dapat dilaksanakan dan akhirnya dipindahkan ke APBD Pokok 2025.
“Begitu juga di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) yang mengelola proyek rehabilitasi Lapangan Karebosi, serta Dinas Pendidikan yang menangani proyek pemasangan panel surya,” tambahnya.
Dengan evaluasi rutin dan perhatian khusus terhadap proyek strategis, BAPPEDA Makassar optimistis bahwa realisasi anggaran OPD-OPD di bawah target dapat ditingkatkan di tahun mendatang.
