KabarMakassar.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) terus melakukan upaya konkret dalam mengendalikan inflasi di Sulsel.
Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri 2025, Pemprov Sulsel melalui Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah atau GPM di Kantor Dinas Ketapang Sulsel.
Diketahui, GPM adalah salah satu langkah strategis Pemprov Sulsel dalam mendukung Asta Cita pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Terkhusus dalam mencapai ketahanan pangan nasional.
Program GPM sendiri bertujuan untuk menyediakan bahan pangan dengan harga terjangkau bagi masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan menjelang periode penting seperti HBKN.
Berbagai pihak terkait dilibatkan dalam rakor tersebut, termasuk instansi pemerintah, pelaku usaha, serta distributor bahan pangan. Penyusunan langkah-langkah strategis guna memastikan kelancaran distribusi pangan dan menjaga harga tetap stabil di tengah meningkatnya permintaan selama Ramadhan dan Idul Fitri terus digenjot.
Dinas Ketapang Sulsel rencananya akan menggelar GPM yang bertempat di pelataran Kantor Dinas Ketapang Sulsel, Jalan Ir. Ratulangi pada tanggal 27 sampai dengan 28 Februari 2025 mendatang.
Kepala Dinas Ketapang Sulsel, Andi Muhammad Arsjad menyampaikan bahwa hal yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana tetap dapat melakukan fungsi dan peran masing-masing. Baik sebagai pemerintah, mitra pemerintah, atau penyedia dalam upaya stabilisasi pasokan harga.
“Berangkat dari pengalaman yang lalu-lalu, biasanya di momen ini permintaan masyarakat meningkat. Dan tentunya, kalau permintaan meningkat, biasanya harga-harga naik. Apalagi, kemarin ada kebijakan bagaimana harga gabah itu dinaikkan, ini bisa menjadi pemicu untuk komoditi-komoditi yang lain,” ujarnya, Selasa (25/02).
Sebagai informasi, berdasarkan rilis terakhir Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Sulsel tahun ke tahun (y-to-y), yakni Januari 2025 terhadap Januari 2024 sebesar 0,10 persen atau cukup baik.
Tetapi hal tersebut, kata Arsjad, tidak boleh membuat cepat senang dan puas, karena inflasi terjadi bukan pengaruh deflasi di sektor pangan, tetapi deflasi yang terjadi di sektor lain yakni listrik.
“Kebijakan pemerintah dengan diskon listrik ternyata berpengaruh sekali terhadap kondisi inflasi, termasuk di Sulsel. Dengan berakhirnya kebijakan diskon listrik tersebut di bulan depan, ditambah lagi dengan kenaikan harga gabah, dan akan memasuki bulan Ramadan, maka harga pangan tentu berpotensi untuk ikut bergerak,” tuturnya.
Lebih jauh Arsjad menyampaikan, agar para pemangku kepentingan yang hadir dalam rapat koordinasi tersebut dapat mencermati kondisi yang dijabarkan.
“Bahwa ada fenomena yang terjadi dan ini tidak bisa sendiri-sendiri kita hadapi, harus sama-sama kita pikirkan yang harus dilakukan. Inilah sebabnya saya mengajak kita semua, karena ada tantangan yang akan kita hadapi ke depan dan itu butuh dukungan dari kita sekalian,” paparnya.
Ia berharap dengan adanya ide, kritik, saran, dan masukan dari peserta rakor tersebut dapat menjadi bagian penting dalam menghadirkan ketahanan pangan bagi masyarakat, khususnya di Sulsel.
“Saya ucapkan terimakasih karena bersedia hadir dan memberikan kontribusi penting dalam upaya kita menjaga stabilitas harga melalui Gerakan Pangan Murah nanti. Kita tentunya berangkat dari niat yang baik. Saya yakin dan percaya, Insya Allah, ini bermanfaat bagi masyarakat dan bernilai ibadah,” tutup Arsjad.
