KabarMakassar.com — Aksi brutal yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap salah seorang warga Jeneponto bernama Rusli (40) dikecam Pengurus Besar Dewan Pergerakan Revolusi Demokratik (PB-DPRD).
“Kami atas nama putra daerah Jeneponto dan juga Pengurus Besar Dewan Pergerakan Revolusi Demokratik(PB DPRD) mengecam keras tragedi penembakan dan pembakaran yang dialami Rusli,” tegas Ketua pergerakan PB-DPRD, Jatong Jalarambang. Kamis (13/6) malam.
Menurut Jatong, Insiden tragis yang menewaskan pria kelahiran Dusun Pa’babaeng, Desa Kareloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan ini sangat keji.
Atas kekejaman tersebut, Jatong Jalarambang mendesak Presiden dan seluruh jajarannya di TNI maupun Polri segera menumpas KKB pimpinan Undius Kogoya.
Tak hanya itu, Jatong juga meminta agar Komnas HAM ikut turun tangan atas insiden penembakan yang menimpa Rusli hingga tubuhnya dibakar diatas mobilnya sendiri.
“Kami mendesak bapak Presiden Jokowi, Kapolri, panglima TNI, Komnas HAM beserta kabinetnya untuk melakukan tindakan tegas dalam menjaga keutuhan NKRI,” harapnya.
Apabila desakan ini tak direspon Presiden Jokowi dan anak buahnya maka, korban sipil akan terus bertambah.
Bahkan, tak sedikit kemungkinan anggota Satgas Operasi Damai Cartenz-2024 juga akan menjadi korban kebiadaban KKB.
Agar respon pemerintah lebih cepat, Kami atas nama masyarakat Jeneponto dalam waktu dekat akan melakukan konsolidasi Akbar dalam aksi solidaritas (kemanusiaan) terkait tragedi di tanah Papua.
“Ingat kami orang Sulawesi Selatan terkhusus Kabupaten Jeneponto sangat menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan persaudaraan Siri’ na Pacce (Rasa malu dan iba),” ucap Jatong.
Selain Jatong Jalarambang, Keluarga Almarhum Rusli, Diana Sampara juga ikut mengecam aksi kebrutalan KKB yang dinilai sudah kelewatan.
” STOP KKB! KKB telah melakukan serangkaian aksi kekejam secara brutal hingga meneror masyarakat,”tegas Diana saat dihubungi kabarmakassar.com. Kamis (13/6).
Tak hanya itu, kekejaman KKB juga sudah cukup meresahkan warga, baik warga lokal maupun warga pendatang.
Imbasnya, kini Warga yang berada disana sudah merasakan ketakutan sehingga jalannya aktivitas ekonomi, pendidikan, pekerjaan berhenti.
Bahkan menurutnya aksi tersebut terbilang sudah sangat mengancam keutuhan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga KKB sudah saatnya ditumpas lantaran sudah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
“Pelanggaran HAM harus ditegakkan dan harus didorong oleh semua pihak bukan saja dari pihak keluarga yang merasakan pedihnya kekejaman dan kebrutalan OPM, tetapi juga dari kalangan media. Terutama, pemerintah, TNI-Polri semua satu kata, tidak ada kata lain selain harus dilawan,” tegasnya.
