KabarMakassar.com — Kapolres Toraja Utara AKBP Zulanda dan Praktisi Hukum Pither Ponda Barani menggelar diskusi santai dengan para jurnalis Toraja di Kedai Maballo, Kecamatan Rantepao, Sabtu (6/7).
AKBP Zulanda menyatakan bahwa demokrasi di Toraja Utara berjalan dengan kondusif menjelang Pilkada 2024. Ia mencermati bahwa pada Pemilu 2024, baik pemilihan presiden, wakil presiden, maupun legislatif, meski terdapat Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa daerah, tidak terjadi keributan atau konflik berarti.
“Ini menjadi cerminan untuk Pilkada 2024. Masyarakat Toraja Utara cenderung sejuk dan damai, walaupun ada beberapa narasi dari wilayah tertentu,” ungkap Zulanda.
Dalam upaya pengamanan Pilkada 2024, AKBP Zulanda menyebutkan bahwa personelnya akan berjaga di setiap TPS. Dia juga mengajak tokoh agama, adat, dan pemuda untuk berperan dalam menciptakan suasana Pilkada yang sejuk di Toraja Utara.
Zulanda mengakui bahwa ada beberapa tantangan pada Pemilu 2024 terkait penegakan hukum yang dikelola oleh Gakkumdu, yang melibatkan kepolisian, TNI, kejaksaan, dan pengadilan.
Sebagai Kapolres Toraja Utara selama 1 tahun 4 bulan, Zulanda mengapresiasi diskusi bersama ini sebagai “Kumpul Cerdas”, di mana para peserta memberikan saran dan pendapat untuk kebaikan Kabupaten.
“Ini sudah menjadi terobosan. Wartawan kini sadar menjadi kontrol sosial yang benar, dengan tidak hanya meliput tetapi juga memberikan saran dan pendapat terkait demokrasi di Toraja,” sebut Zulanda.
Pither Ponda Barani menambahkan bahwa dalam menghadapi Pilkada serentak 2024, peran media sangat penting dalam menyebarluaskan informasi dan menjaga kontrol sosial. Menurutnya, media harus memahami kewajiban penyelenggara Pemilu.
“Kita harus memberikan perhatian khusus, mengajak seluruh stakeholder, termasuk Bawaslu dan KPU, untuk bersama-sama menyelenggarakan Pilkada dengan baik,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan agar tidak mencederai Pilkada dengan keberpihakan terhadap satu kandidat, karena demokrasi harus dijalankan dengan integritas untuk Indonesia.
Diskusi dilanjutkan dengan membahas isu-isu utama, termasuk penanganan pelanggaran Pemilu, politik uang, dan peningkatan partisipasi pemilih. Selain itu, strategi menghadapi tantangan seperti intimidasi pemilih dan penyebaran informasi palsu juga dibahas.
Kolaborasi antara aparat penegak hukum, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga dan memperkuat demokrasi di Toraja Utara, memastikan proses Pilkada berjalan dengan aman, adil, dan demokratis.
