KabarMakassar.com — Presiden dan Wakil Presden terpilih Prabowo-Gibran telah memanggil sekitar 108 tokoh yang berpotensi terlibat dalam kabinet pemerintahannya selama 5 tahun kedepan.
Harmoni terlihat dari dipanggilnya beberapa tokoh-tokoh bahkan yang berasal dari oposisi. Diketahui, saat ini, Prabowo pun masih menunggu utusan partai Nasdem dan PDIP untuk terlibat dalam pemerintahannya.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof. Dr. Phill. Sukri Tamma menjelaskan, jumlah kabinet yang besar ini menunjukkan upaya untuk mengakomodasi seluruh kekuatan politik.
Saat ditanya, apakah tindakan ini berpotensi menjadi “lampu merah” bagi demokrasi di Indonesia. Prof. Sukri menanggapi positif.
Ia menjelaskan, posisi parlemen cukup berpengaruh dalam menjalanlan pemerintahan khususnya dalam lima tahun kedepan.
“Jika semua kekuatan politik diakomodasi, kita menghadapi kemungkinan tidak adanya oposisi yang efektif, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif pada kesehatan demokrasi,” ujarnya.
Selain itu, konsekuensi lain dari kabinet yang besar adalah peningkatan anggaran, karena semakin banyaknya jumlah menteri yang harus dibiayai.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa konfigurasi kabinet besar ini merupakan konsekuensi dari sistem politik multipartai yang diterapkan di Indonesia.
“Ketika tidak ada partai yang dominan, maka dibutuhkan koalisi besar untuk memastikan kebijakan pemerintah dapat berjalan dan mendapatkan dukungan dari parlemen,” kata Sukri.
Dukungan parlemen dinilai penting karena sistem pemerintahan Indonesia bersifat presidensial dengan nuansa parlementer, sehingga membangun koalisi besar dianggap menjadi langkah strategis untuk meminimalkan kritik yang berlebihan dari parlemen.
Namun, ia menegaskan bahwa kekhawatiran terkait melemahnya kontrol terhadap pemerintah masih dapat diatasi dengan kehadiran elemen lain seperti masyarakat, media, dan kelompok masyarakat sipil.
“Kita tidak boleh hanya menggantungkan kontrol pada partai politik. Masyarakat, civil society, dan media tetap harus mengambil peran dalam mengawasi dan memberikan kritik yang konstruktif,” tuturnya.
Partisipasi aktif masyarakat dianggap sebagai esensi demokrasi yang harus terus dijaga.
Prof. Sukri juga menyoroti tantangan yang muncul dari keberagaman kepentingan dalam kabinet yang besar ini. Menurutnya, mengkoordinasikan begitu banyak pihak dengan latar belakang yang berbeda-beda menjadi salah satu potensi masalah.
“Harmoni yang dicita-citakan oleh Presiden terpilih Prabowo harus diwujudkan dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak, bukan hanya berdasarkan interpretasi yang sempit yang justru dapat mengancam kebebasan dan partisipasi publik,” jelasnya.
Ia menyarankan agar masyarakat tetap aktif dalam menjaga kestabilan demokrasi dan tidak hanya menyerahkan seluruh peran kepada partai politik.
“Masyarakat harus terus berpartisipasi dan menjadi bagian dari kontrol sosial, karena demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang mengikutsertakan suara publik,” ungkap Sukri.
Di akhir komentarnya, Prof. Sukri menyatakan bahwa 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran akan menjadi periode penting untuk melihat arah kebijakan dan kecenderungan pemerintahan ini.
“Apakah harmoni yang dijanjikan akan membawa keseimbangan yang sebenarnya atau justru akan mengancam kebebasan demokrasi, masih harus ditunggu dan dilihat dari langkah-langkah awal yang akan diambil kabinet baru tersebut,” tutupnya.
Berikut perbincangan mendalam UPISHOW Bersama Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unhas Prof. Dr. Phill. Sukri Tamma, https://youtube.com/live/1i4yRe9zSlA?feature=share.
