kabarbursa.com
kabarbursa.com
News  

Jelang Pemilu, KPU Jeneponto Hadapi Ancaman Cuaca Ekstrim

Jelang Pemilu, KPU Jeneponto Hadapi Ancaman Cuaca Ekstrim
Ketua KPU Jeneponto, Supriadi Saleh (ist).
banner 468x60

KabarMakassar.com — KPU Jeneponto mulai dihantui dengan kondisi cuaca ekstrim yang terjadi jelang pelaksanaan pencoblosan 14 Februari mendatang.

Menyikapi hal itu, Ketua KPU Jeneponto, Supriadi Saleh mengatakan sudah melakukan mitigasi dan antisipasi dengan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Termasuk dalam pendistribusian Logistik.

Pemprov Sulsel

” Kita sudah menyampaikan dan Rakor bersama teman-teman PPK dan PPS dari Divisi Logistik nanti saat pendistribusian harus menggunakan moda kendaraan yang memiliki terpal yang dapat menutupi atau pun mencegah masuknya air hujan,” ujarnya saat dikonfirmasi di Kantor KPU Jeneponto, Selasa (7/2).

Termasuk nantinya, PPK Kecamatan ke Desa juga akan di koordinasikan kembali.

Selain itu, KPU juga sudah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jeneponto.

Sebab, berdasarkan informasi sebagian besar Kabupaten Jeneponto ini berpotensi rawan banjir.

Apalagi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika memprediksi di H-1 akan turun hujan.

“Kita juga sudah koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menggunakan ruangan sekolah kalau nantinya di H-1 ini turun hujan dengan ketentuan memiliki pencahayaan yang memadai. Kemudian memiliki pintu masuk dan keluar,” jelasnya.

Hanya saja, Pihaknya belum berani membeberkan berapa jumlah wilayah yang berpotensi rawan banjir di Kabupaten Jeneponto. Namun Kami dihantui oleh cuaca ekstrim dan banjir.

“Untuk data pastinya Kami belum dapatkan itu berkaitan dengan jumlah dari Desa atau pun PPS. Tetapi, Gambarannya sejauh ini adalah sebagain besar di Kabupaten Jeneponto ini berpotensi rawan banjir,” ungkapnya.

Meski begitu, KPU Jeneponto akan berupaya melakukan updating data dengan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan informasi-informasi t potensi atau proyeksi cuaca hingga pelaksanaan pencoblosan.