kabarbursa.com
kabarbursa.com
News  

Jaga Stabilitas Harga Komoditi Pertanian, Komisi II DPRD Jeneponto Gelar RDP HPP

Jaga Stabilitas Harga Komoditi Pertanian, Komisi II DPRD Jeneponto Gelar RDP HPP
Komisi II DPRD Kabupaten Jeneponto saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk komoditas gabah dan jagung kuning. (Foto/ist).
banner 468x60

KabarMakassar.com — Komisi II DPRD Kabupaten Jeneponto menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk komoditas gabah dan jagung kuning.

Rapat ini dihadiri langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Jeneponto, Imam Taufiq, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Perdagin), Kepala Bulog Cabang Bulukumba Farid Nur, serta perwakilan dari Gerakan Pemuda Mahasiswa Jeneponto (GPMJ).

Dalam pertemuan ini, Komisi II DPRD menyoroti dampak kebijakan penyesuaian HPP yang telah ditetapkan pemerintah, yakni sebesar Rp 6.500 per kilogram untuk Gabah Kering Panen (GKP) dan Rp5.500 per kilogram untuk jagung pakan.

Kebijakan ini pun bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani serta menjaga stabilitas harga di pasar.

Ketua Komisi II DPRD Jeneponto, H. Imam Taufiq, menegaskan perlunya pengawasan ketat agar kebijakan HPP benar-benar menguntungkan bagi petani lokal.

“Kami ingin memastikan bahwa petani di Jeneponto mendapatkan harga yang layak dan tidak dirugikan oleh praktik permainan harga di lapangan,” ujarnya, Kamis (28/3).

Oleh sebab itu, Dinas Pertanian Jeneponto dan Dinas Perdagin diminta memonitor distribusi hasil panen serta memastikan bahwa Bulog dapat menyerap gabah dan jagung dari petani sesuai dengan HPP.

Merespon hal tersebut, Kepala Bulog Cabang Bulukumba, Farid Nur menegaskan, pihaknya siap membeli gabah dan jagung sesuai harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sesuai standar yang ditetapkan Badan Pangan Nasional (BAPANAS).

“Kami berkomitmen untuk mendukung kebijakan ini dengan tetap memperhatikan kualitas yang telah ditetapkan,” kata Farid Nur.

Sementara itu, Perwakilan GPMJ pada pertemuan ini menyampaikan aspirasinya dengan menekankan pentingnya transparansi dalam penerapan HPP agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan petani.

Mereka juga mendorong agar pemerintah daerah lebih aktif dalam melakukan sosialisasi kepada petani mengenai hak mereka dalam skema HPP ini.

Maka dari itu diharapkan agar Komisi II DPRD Jeneponto berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan ini serta melakukan evaluasi berkala guna memastikan implementasinya berjalan sesuai harapan.