KabarMakassar.com — PKPT Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Luwu (IPMIL) Raya Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh) menggelar dialog yang berlangsung di Warkop Bundu, Makassar, Senin (11/11).
Dialog dengan tema “Peran Perempuan dalam Partisipasi Politik demi Kemajuan Bangsa” ini menghadirkan dua pembicara yakni Ketua Himpunan Mahasiswa Politik UIN Alauddin Makassar, Fahmi Yunus dan Kepala Bidang Keperempuanan PP IPMA Lutim, Andini.
Ketua PKPT IPMIL Raya Unismuh, Aprian mengatakan dialog ini bertujuan untuk memberikan kesadaran khusus pada perempuan untuk berperan dalam momentum kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang berlangsung serentak pada 27 November mendatang.
Ia berharap melalui kegiatan ini para perempuan maupun laki-laki dapat mengaktualisasi potensi dirinya dan keluar dari kungkungan sistem patriarki yang banyak meminggirkan peran-peran perempuan.
“Kepada semua pemilih tak terkecuali perempuan agar di momentum Pilgub dan Pilkada kali ini dapat berpastisipasi dengan memberikan hak suaranya sebagaimana mestinya dan mengajak kepada seluruh masyarakat agar bersama-sama menjaga ketertiban dan kedamaian Pilkada 2024 ini,” pungkasnya.
Dua pembicara yang hadir masing-masing membahas tentang bagaimana peran perempuan dalam partisipasi politik dan tantangan yang dialaminya.
Ketua Himpunan Mahasiswa Politik UIN Alauddin Makassar, Fahmi Yunus mengatakan laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam politik.
Menurutnya, jika perempuan tidak dilibatkan dalam politik maka demokrasi dianggap hancur.
Meski begitu, sejumlah tantangan masih begitu keras dihadapi oleh kaum perempuan mengingat sistem patriarki yang masih sangat mengakar di kehidupan bangsa ini sehingga seringkali suara-suara perempuan diabaikan dan terpinggirkan.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan IPMA Lutim, Andini membahas bagaimana peran perempuan dalam partisipasi politik dapat dilakukan mulai dari menjadi pemilih, kandidat, pembuat kebijakan, aktivisme politik dan pendorong perubahan sosial.
Menurutnya, perspektif perempuan jelas berbeda dengan laki-laki sehingga ketika perempuan dilibatkan dalam pemerintahan tentu dapat mendorong kebijakan yang progresif dan inklusif, meningkatkan kesejahteraan sosial, peningkatan akses pendidikan dan kesetaraan gender serta mengurangi ketimpangan.
Meski begitu jika dilihat dalam pemerintahan baru yakni Kabinet Merah Putih Prabowi-Gibran jumlah perempuan masih sangat sedikit bahkan jumlah perempuan di DPR RI hanya sekitar 22,1 persen atau 128 dari 580 kursi DPR.
Sehingga masih banyak tantangan yang dihadapi bagi perempuan termasuk diskriminasi gender, kekerasan berbasis gender, dan peran stereotip yang membatasi peran perempuan dalam ruang publik hingga akses perempuan ke pendidikan politik, pendanaan kampanye, dan jaringan politik masih terbatas.
