KabarMakassar.com — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya dalam mendukung program Makanan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah strategis dalam mengintervensi stunting di kota ini. Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan optimal, ia berencana menunjuk sekretaris camat (Sekcam) di setiap kecamatan sebagai Satuan Tugas (Satgas) MBG.
“Pemerintah kota yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat pasti akan support penuh. Saya akan kasih masing-masing satu orang per kecamatan untuk koordinasi dengan kalian. Mungkin sekretaris camat yang akan koordinasi langsung. Jadi nanti sekretaris camat jadi Satgas MBG. Kita akan buat aturan baru untuk itu,” tegas Munafri.
Program MBG sendiri merupakan bagian dari Asta Cita Presiden dan bertujuan memberikan akses makanan bergizi kepada kelompok rentan.
Sasaran penerima manfaatnya mencakup anak sekolah dari tingkat TK hingga SMP, serta ibu hamil, ibu menyusui, dan anak di bawah dua tahun (baduta).
Kepala Kelompok SPPI Kota Makassar, Muhammad Abdillah Satar, menjelaskan bahwa program MBG tidak hanya bertujuan untuk intervensi stunting tetapi juga memperkuat ekonomi lokal dengan melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pemasok bahan baku makanan.
“MBG ini sebagai salah satu Asta Cita Presiden, harapannya untuk mengintervensi stunting yang dihadapi Indonesia saat ini,” ujar Muhammad Abdillah Satar.
Dalam pelaksanaannya, setiap dapur SPPG mampu melayani hingga 3.500 penerima manfaat, dengan alokasi khusus bagi kelompok rentan sebesar 10 persen.
“Satu dapur SPPG bisa layani 3.000-3.500 penerima manfaat. Dari situ, 10 persennya harus masuk ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta,” jelasnya.
Selain itu, Pemkot Makassar juga siap memberikan kontribusi lebih besar, termasuk dalam pembangunan dapur SPPG jika diperlukan. Munafri menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan visi kota untuk menciptakan lingkungan yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh warganya.
“Kami support, kalaupun kami harus bantu bangun dapur, kami akan coba. Entah apakah kami langsung buat atau cari mitra, yang penting pemerintah pusat tahu, jangan sampai kita dianggap tidak support,” pungkasnya.
