KabarMakassar.com — Indonesia secara resmi menyatakan minatnya untuk bergabung dengan aliansi ekonomi BRICS Plus, seperti yang diumumkan Menteri Luar Negeri RI, Sugiono dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Plus di Kazan, Rusia, pada Kamis (24/10). Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Roy Soemirat.
“Bapak Menlu sudah menyampaikan bahwa Indonesia berkeinginan untuk bergabung dalam BRICS,” dalam keterangannya yang dirilis Sabtu (26/10).
Roy menjelaskan bahwa Indonesia telah mengajukan keinginannya ini melalui pernyataan di KTT serta surat resmi yang diberikan kepada Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, menandai dimulainya proses aplikasi keanggotaan Indonesia dalam BRICS.
Di forum tersebut, Menlu Sugiono menekankan pentingnya kerja sama dengan negara-negara BRICS dan negara-negara dunia selatan untuk mendukung hak pembangunan berkelanjutan dan reformasi sistem multilateral yang lebih inklusif serta sesuai dengan kondisi global saat ini.
Indonesia juga berharap BRICS bisa menjadi kekuatan yang menjunjung persatuan dan solidaritas antarnegara dunia selatan. Roy menyebutkan bahwa keputusan terkait keanggotaan Indonesia nantinya akan bergantung pada mekanisme BRICS.
Sebagai blok ekonomi yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, BRICS telah memperluas pengaruh globalnya sejak Agustus 2023 dan mencakup sekitar seperlima perdagangan dunia.
Indonesia saat ini tercatat sebagai mitra BRICS, berdasarkan pengumuman melalui akun resmi BRICS di platform X pada Kamis (24/10), yang menyebutkan penambahan 13 negara mitra baru, termasuk Indonesia.
Negara-negara lainnya yang tergabung sebagai mitra adalah Aljazair, Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Turki, Uganda, Uzbekistan, dan Vietnam.
Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan bahwa langkah ini mencerminkan politik luar negeri bebas aktif Indonesia, yang menekankan partisipasi tanpa keberpihakan pada kubu tertentu.
“Bergabungnya Indonesia ke BRICS merupakan pengejawantahan politik luar negeri bebas aktif. Bukan berarti kita ikut kubu tertentu, melainkan kita berpartisipasi aktif di semua forum,” ujar Sugiono pada Jumat (25/10).
Sugiono juga mencatat keselarasan antara prioritas BRICS dengan agenda Kabinet Merah Putih, terutama dalam isu ketahanan pangan dan energi, pemberantasan kemiskinan, serta pengembangan sumber daya manusia.
Dalam kesempatan tersebut, Sugiono menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Rusia Vladimir Putin atas ketidakhadiran Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan ini karena keperluan mendesak.
“Saya ingin mengucapkan terima kasih atas undangan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri pertemuan puncak yang terhormat ini… Sayangnya, (beliau) tidak dapat hadir karena komitmennya yang mendesak setelah pelantikannya empat hari yang lalu,” ujar Sugiono dalam pernyataan resmi yang diunggah di situs Kementerian Luar Negeri pada Jumat (25/10).
Sugiono juga menegaskan urgensi pertemuan BRICS dalam merespons krisis global, termasuk situasi di Palestina dan Lebanon.
“Saat para pemimpin Global Selatan bertemu untuk membahas masa depan yang lebih baik, saudara-saudari kita di Palestina dan Lebanon sedang mengalami mimpi buruk terburuk mereka,” ungkap Sugiono.
Ia pun menyerukan agar kekerasan di Lebanon dan tempat lainnya segera dihentikan dengan gencatan senjata.
Sebagai informasi, BRICS merupakan blok ekonomi yang diinisiasi oleh Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, yang memperluas pengaruhnya secara global sejak Agustus 2023 dan disebut-sebut menyumbang sekitar seperlima dari perdagangan global. Indonesia juga resmi menjadi salah satu negara mitra blok ekonomi BRICS.
