KabarMakassar.com — Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar-Paris Yasir telah berakhir pada Minggu (31/12/) lalu.
Namun setelah mengakhiri masa jabatannya, keduanya mewariskan polemik pembangunan Pasar Tradisional Karisa ke tangan Pejabat (PJ) Bupati Jeneponto, Junaedi Bakri.
Bahkan hingga kini belum satu pun tanda-tanda Pemerintah akan membangun kembali Pasar Tradisional Karisa yang terbakar pada 2020 silam
Sejak bangunan pasar itu dirobohkan, nasib para pedagang kini tak karuan. Pasar darurat yang dibangun pemerintah, pun dinilai kurang maksimal.
Banyak pedagang justru berjualan didepan pasar hingga di atas trotoar. Pedagang berharap agar Pasar Tradisional Karisa kembali dibangun.
Pembina Asosiasi Pedagang Pasar Karisa Jeneponto, Amir menjelaskan kondisi terkini pasar karisa.
Dia bilang, sejak wacana pembangunan pasar ini belum terealisasi, daya beli masyarakat sangat kurang, bahkan di hari-hari pasar sekalipun.
“Kita lihat saja sekarang, ada barangnya di dalam tapi orangnya tidak buka, buat apa ke pasar kalau tidak ada orang (pembeli),” kata Amir saat bincang-bincang dengan Caleg DPR RI, Muchtar Tompo saat blusukan, Minggu (7/1/2024) siang.
Amir menjelaskan telah berulang kali mengikuti rapat bersama pemerintah daerah maupun anggota DPRD. Namun, lagi-lagi belum menemui titik terang.
“Contohnya kita rapat begini. Kan lalu-lalu sampai di DPRD sampai dimana-mana, kalau sampai lagi diatas batal semua ini. Jadi disini tapi naik di atas batal lagi,” jelasnya.
Terpisah, PJ Bupati Jeneponto Junaedi tak menampik bahwa pasar menjadi salah satu sentral ekonomi daerah yang harus dikelola dengan baik.
“Makanya pasar itu harus kita di tata, harus diperbaiki bagaimana pedagang dan pembeli merasa nyama di dalam,” tegas Junaedi kepada kabarmakassar.com, saat ditemui di RUJAB Bupati, Jalan Lanto Dg Pasewang, Kecamatan Binamu.
Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (Ekbang) Setda Sulsel ini menyebutkan bahwa manfaat ekonomi pasar sangat besar. Seperti pajak dan retribusi.
“Oleh karena itu, saya kira apa yang mereka sampaikan kepada kami dalam hal ini pemerintah daerah ini menjadi masukan selanjutnya kami akan tindaklanjuti dengan berkoordinasi menyampaikan kepada pemerintah pusat,” tandasnya.
Selain keluhan pembangunan, para pedagang juga mengeluh tak adanya penertiban dari pihak terkait soal pedagang yang berjualan diatas trotoar.
Hal itu, Junaedi mengaku tak mau berpolemik karena belum mengetahui duduk perkara yang sebenarnya. Namun, informasi banyak pedagang berjualan di atas trotoar sudah diketahui.
“Yang pasti bahwa saya sudah mendapatkan aspirasi mereka, saya sampaikan tadi bahwa saya juga akan tentunya menerima aspirasi dari pedagang-pedagang lain. Nanti saya komitmen bahwa yang terpenting bagi saya adalah bagaimana menjalankan aturan-aturan yang ada. Saya kira setiap pasar sudah ada aturan-aturan terkait penempatan dan penataan, itu sudah dalam bentuk regulasi internal pasar itu, itu yang akan kita kembalikan seperti itu,” jelasnya.
Junaedi mengaku tidak beritahu tentang polemik pasar karisa saat proses serah terima jabatan dilakukan.
“Memang saya selama ini mencermati isu yang berkembang di Jeneponto kita kan di provinsi berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan dari pemerintah daerah dan saya di Biro ekonomi memang yah saya juga kan baru beberapa lama, belum mendapatkan laporan seperti itu,” tandasnya.
