KabarMakassar.com — Puluhan Mahasiswa Luwu Raya yang tergabung dalam Aliansi Wija To’ Luwu menggelar aksi memperingati Hari Anti Korupsi yang berlangsung di depan Kantor Gubernur dan DPRD Sulawesi Selatan, Sabtu (09/12).
Massa aksi Aliansi Wija To' yang melakukan aksi tergabung dalam 4 lembaga yang menaungi Mahasiswa Luwu Raya yang ada di Makassar yakni PP IPMIL LUWU, PP PEMILAR, PP IPMA LUTIM dan IKPM WALMAS.
Jendral lapangan, Yandi mengatakan gerakan aksi massa yang dilakukan ini sebagai bentuk kekhawatiran juga keresahan atas segala masalah yang menimpa daerah terkait SDA dan SDM.
“Kami mengecam para kepala daerah dan para stakeholder tanah luwu untuk segera memperbaiki kinerja selaku pemegang otoritas penentu kebijakan dan tidak melakukan persekongkolan jahat kolusi, korupsi dan nepotisme dalam kinerjanya", ungkapnya.
Yandi selaku Ketua Umum PP IPMIL LUWU menyebut jika aksi damai yang dilakukan menuntut peninjauan kembali keputusan Ketua DPRD Luwu perihal PJ Bupati Luwu serta mempertanyakan keterlibatan SDM lokal perihal rekrutmen pertambangan dan Industri di Tanah Luwu.
Sementara itu, Haikun Ketua PP IPMALUTIM yang juga turut menyampaikan orasinya, mengungkapkan bahwa dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi, pemerintah harusnya mengambil langkah nyata dengan memperkuat integritas dan transparansi, memastikan bahwa nilai-nilai kejujuran menjadi landasan utama dalam setiap keputusan.
Adapun tuntutan lainnya yang disampaikan oleh beberapa massa aksi yaitu menuntut penghentian eksploitasi PT. Vale di blok Tanah Malia serta menuntut Pemda di Tanah Luwu untuk segera menghentikan konflik agraria dan perampasan lahan masyarakat secara paksa dengan delik administrasi di Tanah Luwu.
Selain itu, Dedi Ketua Umum PP Pemilar mengatakan Aliansi Wija To Luwu menuntut pembersihan praktik KKN atau korupsi, kolusi dan nepotisme di tanah Luwu
"Kemudian dari pada itu, aksi tersebut adalah bukti nyata bahwasanya marwah mahasiswa tanah luwu yang ada dikota Makassar masih solid memperjuangkan hak-hak masyarakat. Khususnya di tanah luwu, perlu kami ingatkan kepada pemerintah daerah dan yang ada di Tanah luwu ini menjadi alarm, bahwasanya jangan menghadirkan kebijakan daerah yang merugikan masyarakat", pungkasnya.
Selanjutnya, Agung Cipto Ketua IKPM WALMAS mengatakan bahwa marginalisasi pembangunan dan pendidikan di kabupaten Luwu telah nampak dan amat jelas terjadi dimana Walmas seakan akan dianaktirikan dan menjadi berbeda dari yang lain.
Padahal kata dia semboyan Tanah Luwu, (Wanua Mappattuo Na Ewai Alena atau rumah yang mampu menghidupi dirinya sendiri) namun dalam realitas sosialnya tidak demikian.
"Karenanya kami meminta mekarkan DOB Luwu Tengah, sebab hanya dengan itu harapan kemajuan di Walenrang Lamasi bisa terealisasikan", jelasnya
