KabarSelayar.id – Upaya pengendalian Inflasi daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar, harus ada langkah konkret dengan kolaborasi semua pihak terkait. Langkah tersebut penting dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi khusus harga bahan pokok menjelang bulan Ramadhan. Hal tersebut disampaikan Kapolres Kepulauan Selayar AKBP. Ujang Darmawan Hadi Saputra, SH. S.IK. MM. M.IK, usai mengikuti vicon rapat koordinasi pengendalian inflasi di Aula Rujab Bupati. Senin, (20/02).
Rakor yang diikuti Forkopimda dan sejumlah pejabat OPD terkait tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri, berkaitan dengan antisipasi Pemerintah Pusat dalam hal mengendalikan ekonomi di wilayah Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia agar tidak berdampak pada krisis ekonomi global.
"Langkah konkrit yang perlu dilakukan adalah Operasi pasar seperti yang dilakukan beberapa Waktu lalu, mendorong produktivitas masyarakat, menjaga iklim investasi, dan pola Pembangunan yang efektif dan efisien" kata Kapolres.
Kapolres menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung dan mengawal program Pemerintah Kepulauan Selayar khususnya dalam upaya pengendalian inflasi ini.
Untuk diketahui, dalam rakor tersebut, disebutkan bahwa sedikitnya ada 4 hal yang berpengaruh dalam inflasi daerah , antara lain :
1. Terkait dengan pemulihan pasca pandemi Covid-19, yang menyebabkan gangguan supply dapat menyebabkan kenaikan harga komoditas;
2. Konflik Geopolitik yang menyebabkan terganggunya rangkaian pasokan terutama untuk pasokan pangan dan pasokan energi, ditambah juga dengan adanya inflasi di beberapa Negara penghasil energi yang cukup tinggi;
3. Di berbagai Negara di dunia sudah melakukan pengetatan keuangan dengan meningkatkan tingkat suku bunga yang dapat memicu capital outflow dari berbagai Negara berkembang;
4. Melihat peristiwa penting secara global seperti perang antara Rusia-Ukraina dan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Hal ini menyebabkan kenaikan harga pada energi dan makanan, juga beberapa komoditas metal dan mineral.
Upaya pengendalian inflasi daerah juga diharapkan Pemerintah Pusat. Bank Indonesia (BI) memperkirakan inflasi 2023 di Indonesia bisa mencapai 4%, beberapa wilayah akan menghadapi kenaikan-kenaikan harga pangan.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan masalah berbagai faktor seperti cuaca, ketersediaan pasokan, dan distribusi barang harus menjadi perhatian khusus bersama otoritas.
"pengendalian inflasi di daerah adalah pondasi. Oleh sebab itu, baik kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan anggarannya. Kerjasama antar daerah juga sangat penting, optimalisasi distribusi pangan, infrastruktur, dan ketahanan pangan hortikultura dan penguatan koordinasi dan komunikasi juga harus dilakukan". ucap Perry. (*)
