KabarMakassar.com — Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Prof Zudan Arif Fakrulloh meminta calon siswa yang tidak lolos dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA dan SMK untuk bersabar menerima hasil yang ada.
“Yang diperlukan adalah pemahaman dan keikhlasan dari masyarakat ketika anaknya tidak mampu memenuhi persyaratan yang sudah ada ditetapkan,” ujarnya saat ditemui di Hotel Dalton, Kamis (11/07).
Dia mengatakan aturan main yang sudah ditetapkan dalam PPDB tidak bisa diubah. Meskipun banyak intervensi dari orang tua siswa, ia berharap mereka memahami kebijakan yang ada.
“Karena kan banyak yang pengen nitip, tolong pak anak saya pengen masuk SMA yang bagus di sini. Ternyata zonasinya tidak terpenuhi, prestasinya juga tidak terpenuhi. Ini harus ikhlas, anaknya tidak bisa masuk,” tambahnya.
Ia menekankan bahwa pemerintah memiliki peran dalam pemerataan tempat belajar. Terlebih saat ini sistem yang ada telah berubah dengan adanya zonasi.
“Karena sistem sekarang sudah berubah. Dulu kan tidak ada zonasi, sekarang dengan zonasi. Padahal zonasi yang ada itu juga belum merata,” imbuhnya.
“Maka harus dibuat sistem yang lebih baik lagi, di evaluasi terus menerus agar pas, karena tiap kabupaten belum tentu sama,” sambungnya.
Berkaca dari pengalamannya di tiga provinsi, Gorontalo, Sulbar dan Sulsel yang memiliki kondisi berbeda-beda, ia menilai bahwa satu sistem nasional harus disesuaikan dengan sistem yang realistik yang ada di tiap daerah.
Adapun dugaan kecurangan yang terjadi selama PPDB, dia mengaku satuan tugas (Satgas) di masing-masing sekolah siap membantu. Calon orang tua siswa dipersilahkan untuk melapor jika ada indikasi kecurangan.
“Kalau PPDB itu kan panitianya sudah hadir. Satgasnya sudah ada,” katanya.
Diketahui, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Sulawesi Selatan, membuka sekolah baru yaitu SMA 24 bagi calon siswa yang belum tertampung usai tidak lolos PPDB. Sekolah tersebut sudah dapat digunakan pada tahun ajaran 2024/2025. Nantinya akan dipastikan terlebih dahulu apakah mereka telah mendaftar SMA swasta atau belum, agar pihak Disdik dapat melakukan pemetaan daya tampung secara akurat.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Prof Muhadjir Effendy mengingatkan kepada orang tua calon siswa untuk tidak memaksakan anaknya masuk sekolah negeri jikalau tidak lolos.
“Mestinya warga kita para orang tua menyadari betul kalau menggunakan cara curang itu sudah mendidik anaknya yang tidak bagus sejak dini, itu mestinya orang tua berfikir pendidikan tetap ditangan orang tua sangat tergantung orang tua,” katanya saat di Universitas Terbuka Makassar, Rabu (10/07).
Dia juga mengatakan bahwa pemerintah daerah sudah jauh hari diminta untuk menyampaikan satgas tanpa menunggu aturan jelas dari pusat. Sehingga tindak kecurangan bisa diatasi.
“Tidak usah menunggu kepres, masing masing daerah harus sigap membuat tim satgas sendiri dan tindak semua pelanggaran termasuk jual beli kursi, kemudian soal KK,” tukasnya.
