KabarMakassar.com — Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Jeneponto melakukan penandatanganan Memorandum Of Understanding (MoU) dan perjanjian Kerjasama (PKS) dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Penandatanganan yang bertujuan meningkatkan pemanfaatan data kependudukan pada lingkup Pemerintahan Daerah Jeneponto ini dilaksanakan secara langsung di ruang rapat Kantor Bupati Jeneponto pada Kamis (13/02) kemarin.
Agenda tersebut turut disaksikan langsung oleh Pj Bupati Jeneponto, Dr. H. Reza Faisal Saleh.
Dalam sambutannya, Pj Bupati Jeneponto menyampaikan bahwa penandatanganan PKS ini sebagai langkah strategis pengoptimalan kinerja perangkat daerah.
“Terutama dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan sosial,” ucap Reza Faisal Saleh.
Selain itu, Reza menekankan pentingnya integrasi data untuk memahami dan mengatasi isu-isu krusial yang ada di Kabupaten Jeneponto.
“Diantaranya, pengentasan kemiskinan, stunting, dan anak tidak sekolah (ATS) dengan berbasis data Adminduk Nomor Induk Kependudukan (NIK),” tambah Pj. Bupati Jeneponto.
Adapun sejumlah OPD yang melaksanakan PKS dengan Dinas Dukcapil Jeneponto, antara lain, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Bapenda, Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas P2KB dan Dinas P3A.
Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan data kependudukan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk merumuskan dan mengevaluasi kebijakan yang lebih efektif dan responsif.
Meski penandatanganan tersebut terbilang lancar, namun Pj Bupati Jeneponto, Reza Faisal Saleh dikabarkan kesal lantaran sejumlah kepala OPD, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas PMPTSP, RSUD Lanto Daeng Pasewang yang tak memenuhi undangan.
Kekesalan Reza kian memuncak, karena tak satu pun perwakilan dari masing-masing Kepala OPD ikut hadir. Bahkan tak memberikan informasi apa pun.
Atas sikap tak terpuji tersebut, Pj Bupati Reza Faisal Saleh akan melakukan pemanggilan.
