KabarMakassar.com — Dosen di perguruan tinggi Universitas Pancasakti (Unpac) Kota Makassar, Hardianto Haris menanggapi keputusan Bawaslu Jeneponto yang dinilai tak punya nyali memproses hukum pelaku pembobolan kotak suara di Kantor PPK Bangkala Barat.
Menurutnya, kasus pembobolan kotak suara ini merupakan bentuk kelalaian semua pihak yang terlibat. Khususnya, PPK, Panwas dan Kepolisian.
Sehingga Bawaslu Jeneponto harus bertindak tegas terhadap pelaku pembobolan kotak suara dengan mengambil langkah hukum.
“Jika hal ini tidak dilakukan oleh Bawaslu maka, Bawaslu harus di evaluasi dengan baik,” tegasnya, Rabu (21/2).
Lebih lanjut, Hardianto Haris berharap agar polisi perlu mengusut tuntas dan mengintrogasi lebih dalam pelaku pembobolan kotak suara tersebut.
“Apa motifnya sehingga dia nekat melakukan tindakan pembobolan, jika pengakuan pelakunya nekat melakukan ini karena ingin memenangkan peserta kontestasi, maka peserta kontestasi pun harus ditindak secara hukum,” jelasnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Front Persatuan Islam (FPI) Jeneponto, Abdul Jalil.
Ia menyebut Bawaslu Jeneponto tak punya nyali terkait permasalahan ini padahal pelanggarannya sudah jelas sekali dengan niat jahatnya.
” Bawaslu harus tegas dan konsisten kalau mau demokrasi jalan sesuai dengan jalurnya,” sebutnya.
