KabarMakassar.com — Debat kandidat 4 pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto untuk Pilkada Serentak Tahun 2024 bakal digelar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Dipilihnya Kota Angin Mammiri menjadi lokasi debat berdasarkan hasil rapat pleno KPU Jeneponto, Sabtu (12/10).
Rencananya, debat keempat pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Jeneponto ini akan berlangsung dua kali.
“Insya Allah debat tahap pertama tanggal 3 November 2024 di Hotel Sheraton, Jl Landak, Makassar,” kata Komisioner Divisi Parmas dan SDM KPU Jeneponto, Hasrullah Hafid, Senin (21/10) kemarin.
Hasrullah tak menampik alasan dipilihnya Kota Makassar lantaran lokasinya dinilai sangat strategis dibandingkan Kota Jeneponto.
“Bukan Karena faktor keamanan tapi karena di Jeneponto tidak ada tempat representatif, makanya kita geser ke Makassar,” ucapnya.
Disisi lain, Hotel berbintang empat tersebut juga dapat menampung ribuan kendaraan sekaligus massa pendukung paslon. Terlebih lagi, KPU juga akan menyediakan layar tancap untuk dapat menyaksikan debat di luar gedung.
“Kemarin malam kita sudah cek lokasi bersama Kabag Ops, Kasat Intel dan Kanit Intel, jadi itu Hotel bisa menampung sampai 900-1000-an mobil,” terangnya.
Kendati demikian, untuk memasuki ruang debat ini, masing-masing paslon hanya bisa membawa 50 orang pendukung saja. Jadi terserah mereka siapa yang akan dimasukkan.
Sementara tim panelis yang akan memandu acara ini telah dibentuk KPU. Hanya saja untuk menghindari intervensi dari berbagai pihak, kata Hasrullah, pihaknya enggan membeberkan identitas para panelis.
“Adami panelis cuma kami tidak umumkan siapa-siapa saja mereka,” tuturnya.
Hasrullah menyampaikan, lokasi debat kedua juga akan tetap dilaksanakan di Kota Makassar pada 10 November akan ditentukan setelah debat pertama selesai.
“Setelah debat pertama besoknya kita akan evaluasi, apakah kita masih pakai lembaga penyiaran yang sama, panelis atau tempat yang sama,” sebutnya.
“Jangan sampai kita lembaga penyiaran ini saat debat pertama banyak kekurangan sehingga kita bisa ganti dengan lembaga penyiaran yang lain,” pungkasnya.
